.png)
PROGRAM Makan Bergizi Gratis di Papua akan dilaksanakan pada April 2025. Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menyebutkan pelaksanaan MBG di provinsi itu secara bertahap dimulai setelah Lebaran. Sembari menunggu pelaksanaannya, dia meminta agar sosialisasi dan edukasi terkait manfaat MBG bisa dilakukan. Ramses menyampaikan hal itu setelah menerima kunjungan Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Letkol Tituler Lenis Kogoya di Aula Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Rabu, 12 Maret 2025.
Seperti dikutip dari Antara, berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), di wilayah Jayapura saat ini terdapat 18 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola MBG di Papua, termasuk di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang akan dibangun di masing-masing wilayah. Terdapat satu orang yang telah efektif bekerja di Yappen, satu orang di Biak, satu orang di Sarmi, dan 15 orang untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.
Pelaksanaan MBG di Papua Dimulai April 2025
Ramses Limbong menyebutkan pelaksanaan program MBG di daerah itu akan dilaksanakan pada April 2025. “Jadi, di Provinsi Papua, secara bertahap dimulai setelah Lebaran, sembari itu saya minta agar sosialisasi dan edukasi terkait manfaat MBG ini bisa dilakukan,” kata dia setelah menerima kunjungan Lenis Kogoya di Aula Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Rabu.
Ramses mengatakan sosialisasi seperti ini penting dilakukan agar masyarakat, tokoh adat, pihak sekolah, tidak salah paham dan mengerti manfaat dari program MBG. “Saya tidak mau ada masyarakat di Provinsi Papua yang tidak paham akan hadirnya program MBG tersebut sehingga mengakibatkan demo penolakan seperti di daerah lainnya,”ujarnya.
Dia menjelaskan MBG merupakan Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib menyukseskan MBG, apalagi ini salah satu upaya menurunkan angka stunting di Bumi Cenderawasih. “Pada beberapa waktu lalu, ada penolakan di Daerah Otonomi Baru (DOB) namun itu karena kurangnya pemahaman dari manfaat MBG. Oleh sebab itu, sosialisasi ini penting dilakukan dan saya minta agar pemda melakukan koordinasi intens dengan pihak teknis dari MBG,” katanya.
Dia menuturkan MBG dilakukan secara bertahap dan akan dimulai setelah Lebaran atau April 2025 dengan melihat kesiapan dapurnya, bahan-bahannya, dan transportasi. “Memang di Provinsi Papua dengan sembilan kabupaten/kota yang baru siap dapurnya di Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura sehingga daerah lainnya silakan membangun koordinasi,” ujarnya.
Dia menjelaskan anggaran semua terpusat dari BGN dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota itu sifatnya hanya koordinasi agar anak-anak di Provinsi Papua mendapatkan program tersebut dengan baik.“Anggarannya terpusat, namun kami sudah menyampaikan di Provinsi Papua dengan lauk yang komplet itu biayanya Rp 30 ribu,” ujarnya lagi.
Lenis Kogoya Bantah Isu MBG Mengandung Racun
Dalam kunjungannya di Jayapura, Lenis Kogoya menegaskan isu MBG mengandung racun dan genosida yang beredar di masyarakat Papua tidak benar. “Saya datang ke sini untuk menjaga kedaulatan negara. Kewajiban saya untuk melindungi isu-isu yang masuk ke mereka dan mengganggu kedaulatan negara, saya lihat di media sosial dan berita-berita itu ada isu kalau MBG itu berisi racun dan genosida, saya tegaskan itu tidak benar,” katanya dalam acara sosialisasi MBG di Kantor Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura, Rabu.
Dia menegaskan anak-anak membutuhkan gizi yang baik sebagai kunci utama pembangunan masyarakat yang sehat. “Dengan MBG ini, negara memastikan bahwa masyarakat, anak-anak, dan kelompok rentan mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi, tidak ada satu pun niat negara untuk meracuni atau membunuh warganya sendiri,” ujarnya.
Lenis mengimbau para kepala sekolah menindak dengan tegas apabila ada oknum-oknum yang mengajak anak-anak didik berdemonstrasi menolak MBG. “Kalau ada yang berani mengajak anak-anak demo, silakan ditangkap. Demonstrasi memang dari negara itu boleh, tetapi anak-anak tidak boleh, mereka harus fokus belajar,” ucapnya.
Dia menegaskan, apabila ada oknum yang mengatakan bahwa MBG mengandung racun, maka bisa segera dilaporkan ke Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua. “Tidak ada yang mengatakan makanan ini racun, genosida, tidak ada isu itu, kalau ada isu itu, laporkan ke LMA, laporkan ke kantor wilayah, tangkap dia,” tuturnya.
Lembaga Masyarakat Adat Papua Dilibatkan Awasi MBG
Lenis Kogoya mengatakan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua akan dilibatkan untuk mengawasi program MBG. “Jadi lembaga adat bukan ambil alih, tetapi menjadi pengawas, yang melaksanakan tetap sekolah-sekolah. Anak-anak sekolah kita kasih, masaknya semua dari mereka juga, mama-mama yang menyiapkan masakan itu. Satuan tugas pemuda adat juga akan diambil tenaga ahlinya untuk memasak, nanti ada latihannya, cara masaknya,” katanya usai mengunjungi SD YPK Sion di Nabire, Papua Tengah, Selasa, 11 Maret 2025.
Dia menuturkan LMA akan dilibatkan mengawasi keamanan agar MBG berjalan lancar dan sesuai dengan target, sedangkan para pekerja di dapur atau SPPG akan sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal Papua. “Anak-anak Papua ini baik perempuan, laki-laki, dilatih, dibina mereka yang masak, baru yang melayani itu tidak bisa kan kita sendiri, jadi kalau lembaga adat, itu mengawasi, berkiprah untuk keamanan, tetapi semuanya masyarakat Papua yang masak sendiri,” ucapnya.
Lenis menyebutkan MBG akan dijalankan beriringan dengan pendidikan gratis. Sementara itu, masing-masing pemerintah daerah bertugas mendata mana saja warga yang berhak mendapatkan beasiswa atau pendidikan gratis.
Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Peran 4 Polda Bongkar Sindikat Pemasok Senjata Api ke OPM
