MBG Watch Segel Gedung BGN, Mendesak MBG Dihentikan

Peneliti Transparency International Indonesia ini mengatakan MBG Watch menerima banyak pengaduan mengenai masalah MBG sejak Oktober 2025. Mulai dari masalah kualitas makanan hingga kasus keracunan.

Analisa koalisi, sejumlah masalah itu karena program MBG didesain gagal sejak awal. Program MBG misalnya berjalan tanpa regulasi setelah 10 bulan sejak diluncurkan pada 31 Oktober 2025. "Kami juga menyoroti risiko korupsi yang sangat besar," kata dia. "Masih ada juga celah konflik kepentingan."

Koalisi pun meminta pemerintah melakukan evaluasi total dengan mengaudit program ini. Evaluasi dilakukan dengan perbaikan tata kelola dan mencegah konflik kepentingan. 

Dia juga meminta pemerintah menggeser penerima manfaat lebih tepat sasaran. MBG mesti diarahkan untuk masyarakat di daerah rawan kemiskinan. "Spesifik penerima manfaat digeser ke daerah-daerah yang rawan terhadap kemiskinan, rawan terhadap stunting," kata dia. 

Koalisi memberi waktu 30 hari untuk BGN memperbaiki semua tata kelola. Bila 30 hari tidak ada perbaikan, koalisi akan kembali melakukan demonstrasi. "Dengan jumlah massa yang jauh lebih besar," kata dia. 

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan Celios sudah memperingatkan celah korupsi sebelum program MBG dijalankan. Namun, pemerintah tidak mendengar. 

Pada 2024, Celios memetakan empat potensi korupsi pada program MBG. Keempatnya yaitu pengadaan dan distribusi bahan makanan, pemalsuan data penerima manfaat, potensi korupsi pada pengelolaan dana dan anggaran MBG, dan potensi korupsi penyimpangan dalam proses pengawasan dan evaluasi. 

Tempo sudah mencoba menghubungi Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang. Namun, dia belum merespons. 

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru pada 8 Juni 2026. Nanik menggantikan Dadan Hindayana yang dicopot. Pelantikan itu usai Kejagung menetapkan eks pimpinan BGN Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka kasus korupsi program MBG.

Jaksa menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program MBG di BGN pada periode 2025–2026. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarief Sulaiman Nahdi mengatakan penyidik menetapkan ketiga tersangka setelah mengantongi dua alat bukti yang cukup.

“DH, SS, dan LP berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh penyidik ditetapkan sebagai tersangka,” kata Syarief dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung pada Rabu, 3 Juni 2026.

Penyidik menjerat ketiga tersangka dengan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Syarief mengatakan Kejaksaan Agung mulai menyelidiki perkara tersebut sejak sepekan lalu. “Naik sidiknya beberapa hari lalu,” ujar Syarief

Setelah dilantik, Nanik mengaku ingin berhati-hati dalam menggunakan anggaran makan bergizi gratis atau MBG. Nanik berujar, disiplin keuangan di BGN akan dibantu Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, pejabat Badan Gizi lainnya yang baru dilantik. Arumsari sebelumnya memiliki pengalaman di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Nanik berharap Arumsari akan mengawasi keputusan-keputusannya terkait dengan keuangan di BGN. "Saya tidak akan mengambil keputusan apa pun terkait pengeluaran duit bila Bu Arumsari tidak oke," kata dia setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.

Selain itu, Nanik berujar, BGN di bawah kepemimpinannya akan fokus melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi target penerima manfaat. "Agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini," tuturnya.