.png)
INFO TEMPO - Penerimaan murid baru bukan sekadar proses administrasi tahunan, melainkan bagian dari layanan publik pendidikan yang menentukan akses anak terhadap sekolah yang layak dan bermutu.
Melalui Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB, negara berupaya memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang adil untuk mengakses pendidikan yang berkualitas.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Melalui kampanye SPMB Ramah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa penerimaan murid baru harus berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, inklusif, serta bebas dari pungutan liar, suap, gratifikasi, dan praktik kecurangan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, SPMB Ramah diangkat sebagai semangat bersama bahwa layanan pendidikan harus mudah dipahami, terbuka, adil, dan berpihak kepada kepentingan terbaik anak.
Prinsip ini penting agar hambatan ekonomi, kondisi disabilitas, domisili, maupun latar belakang sosial tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh hak dasar pendidikan. Sebab, penerimaan murid baru merupakan instrumen pelayanan publik yang krusial dalam menjamin akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia.
Melalui SPMB Ramah, pemerintah ingin memastikan bahwa proses penerimaan murid baru tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat.
Keberhasilan SPMB tidak hanya diukur dari lancarnya sistem pendaftaran, tetapi juga dari sejauh mana anak-anak memperoleh kesempatan yang setara, orang tua mendapatkan informasi yang benar, dan setiap dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti melalui kanal resmi.
Dikawal Bersama Lintas Sektor
Untuk memperkuat komitmen tersebut, Kemendikdasmen menyelenggarakan Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah Tahun Ajaran 2026/2027 di Plaza Insan Berprestasi, Kompleks Kemendikdasmen, Jakarta.
Kegiatan ini menjadi momentum nasional untuk memperkuat tata kelola SPMB agar berjalan lebih transparan, objektif, akuntabel, berkeadilan, inklusif, dan tanpa diskriminasi.
Komitmen bersama ini melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat pengawas, aparat penegak hukum, lembaga pengawas pelayanan publik, lembaga perlindungan anak dan disabilitas, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan pendidikan.
Dukungan lintas sektor antara lain datang dari DPR RI, DPD RI, Kantor Staf Presiden, Kemenko PMK, Kemendagri, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, Polri, KPK, Ombudsman RI, KPAI, Komisi Nasional Disabilitas, Kementerian PPPA, Kementerian Sosial, Badan Komunikasi Pemerintah, serta jajaran Kemendikdasmen.
Sinergi ini menegaskan bahwa penerimaan murid baru bukan hanya urusan sekolah atau dinas pendidikan. SPMB juga menyangkut tata kelola pemerintahan, perlindungan anak, integritas layanan publik, keadilan sosial, serta kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menegaskan bahwa SPMB merupakan gerbang awal pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Menurutnya, tidak boleh ada anak yang kehilangan harapan untuk bersekolah hanya karena sistem seleksi yang tidak adil.
Dukungan juga disampaikan Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma. Ia menilai persoalan penerimaan murid baru tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, perlindungan anak, dan kepercayaan publik terhadap negara.
Sementara itu, unsur aparat penegak hukum menekankan pentingnya integritas dalam pelaksanaan SPMB. Pelaksanaan penerimaan murid baru harus mencerminkan prinsip transparansi, objektivitas, akuntabilitas, inklusivitas, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi.
Membangun Kepercayaan Masyarakat
SPMB Ramah pada dasarnya adalah upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan. Kepercayaan itu lahir ketika informasi tersedia secara jelas, ketentuan mudah dipahami, proses seleksi dapat dipantau, dan kanal pengaduan dapat diakses masyarakat.
Karena itu, masyarakat diimbau untuk menggunakan kanal resmi, membaca petunjuk teknis SPMB daerah masing-masing, menghindari calo atau pihak yang menjanjikan kursi sekolah, serta melaporkan dugaan pungli, suap, gratifikasi, diskriminasi, atau kecurangan melalui kanal pengaduan resmi.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki peran penting. Sesuai kewenangannya, pemerintah daerah menyusun petunjuk teknis SPMB, menetapkan mekanisme pelaksanaan, dan memastikan layanan penerimaan murid baru berjalan sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Pemerintah pusat memperkuat norma, prinsip, koordinasi, pengawasan, serta dukungan agar penyelenggaraan SPMB di daerah tetap berorientasi pada kepentingan terbaik anak.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Gogot Suharwoto menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB sebelumnya telah menunjukkan perkembangan positif.
Survei Katadata Insight Center Tahun 2025 menunjukkan bahwa 64 persen responden menilai SPMB memberi manfaat dalam pemerataan akses pendidikan, 51 persen menilai SPMB meningkatkan transparansi, dan 50 persen menilai SPMB mengurangi dominasi sekolah favorit.
Data tersebut menunjukkan bahwa publik mulai merasakan manfaat dari perbaikan sistem penerimaan murid baru. Namun, perbaikan tersebut tetap harus dikawal agar SPMB semakin mudah dipahami, semakin dipercaya, dan semakin berpihak kepada anak.
Perluasan Akses melalui Kolaborasi
Dalam mendukung perluasan akses pendidikan, 135 daerah telah melibatkan sekolah swasta dalam pelaksanaan SPMB. Dari jumlah tersebut, 92 daerah memberikan bantuan operasional kepada sekolah swasta, sedangkan 43 daerah memberikan bantuan langsung kepada murid, antara lain melalui beasiswa atau sekolah gratis bagi murid yang tidak tertampung di sekolah negeri dan berasal dari keluarga kurang mampu.
Pelibatan sekolah swasta menjadi salah satu langkah penting dalam memperluas akses pendidikan. Sebab, pemenuhan hak pendidikan anak tidak dapat hanya bertumpu pada satuan pendidikan negeri.
Di berbagai daerah, kolaborasi dengan sekolah swasta dapat menjadi solusi agar anak tetap memperoleh layanan pendidikan, terutama ketika daya tampung sekolah negeri terbatas.
Kolaborasi ini memperkuat makna SPMB Ramah yakni negara hadir bukan hanya melalui aturan, tetapi juga melalui pengaturan layanan, dukungan pendanaan, koordinasi pemangku kepentingan, serta perlindungan terhadap anak yang membutuhkan afirmasi.
SPMB Ramah pun menjelma menjadi ajakan bersama. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertugas memastikan sistem berjalan baik. Satuan pendidikan wajib memberikan layanan yang transparan dan tidak diskriminatif. Aparat pengawas dan aparat penegak hukum ikut mengawal integritas proses. Masyarakat berperan dengan menggunakan kanal resmi, menolak calo, serta melaporkan dugaan pelanggaran.
Dengan kerja bersama tersebut, SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 diharapkan menjadi pintu awal bagi setiap anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan bermutu. Bukan hanya pendidikan yang dekat secara jarak, tetapi juga dekat dengan rasa keadilan, rasa aman, dan harapan keluarga.
SPMB Ramah pada akhirnya adalah pesan bahwa layanan pendidikan harus hadir dengan wajah negara yang melindungi. Negara yang memastikan anak tidak kehilangan haknya. Negara yang memastikan proses penerimaan murid baru berjalan bersih.
Negara yang berpihak kepada masa depan anak-anak Indonesia. Sebab, SPMB bukan sekadar daftar sekolah. SPMB adalah pintu awal masa depan anak. Melalui SPMB Ramah, pintu itu harus terbuka secara adil untuk semua. (*)
