.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar akan melaksanakan salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta, bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Di Istiqlal, Insya Allah, bersama Pak Prabowo dan Pak Wapres," kata Nasaruddin Umar setelah sidang Isbat di Kementerian Agama, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 29 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun pada hari ini, Kementerian Agama mengumumkan hasil sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1446 Hijriah. Nasaruddin menyatakan hari raya Idulfitri jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.
“Disepakati bahwa 1 Syawal 1446 Hijriah atau hari raya Idulfitri ditetapkan pada Senin, tanggal 31 Maret 2025,” kata dia pada konferensi hasil sidang isbat.
Keputusan ini setelah dilakukan sidang isbat tertutup di Auditorium Haji Mohammad Rasjidi Kemenag RI di Jakarta Pusat, Sabtu sore, pukul 18.58 WIB. Sebelum sidang isbat, Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag RI Cecep Nurwendaya memaparkan hasil temuannya terkait posisi hilal pada 29 Ramadan 1446 Hijriah.
Menurut dia, berdasarkan kriteria Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura (MABIMS), pada 29 Ramadan 1446 hijriah atau 29 Maret 2025 Masehi posisi hilal di wilayah Indonesia tidak ada yang memenuhi kriteria tinggi hilal minimum 3° dan elongasi minimum 6,4°.
"Di wilayah di NKRI tidak memenuhi kriteria awal bulan Kamariah Mabims sehingga tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing, 31 Maret 2025," ucap Cecep.
Sementara itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah lebih dulu menyepakati 1 Syawal 1446 jatuh pada Senin Pahing, 31 Maret 2025. Keputusan ini diambil bersamaan dengan penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah yang dilakukan berdasarkan pedoman majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga telah merilis prediksi hilal untuk penentuan awal bulan Syawal 1446 H atau Hari Raya Idulfitri 2025. Berdasarkan hasil hisab BMKG, kemungkinan besar perayaan Idulfitri 2025 di Indonesia berpotensi serentak antara pemerintah dan Muhammadiyah yaitu pada Senin, 31 Maret 2025.
