.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang seratus hari pemerintahan Prabowo-Gibran, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai ada beban masa lalu yang harus ditanggung oleh Prabowo. Beban masa lalu tersebut, kata Hasto, utamanya terkait dengan beban ekonomi.
"PDI Perjuangan mencatat bahwa di dalam awal pemerintahan dari Presiden Prabowo kami melihat ada berbagai hal sebagai akibat beban masa lalu, " ucap Hasto ketika ditemui di bilangan Lenteng Agung, Jakarta pada malam Jumat, 17 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasto menjelaskan, beban masa lalu tersebut di antaranya adalah menyempitnya ruang fiskal yang dimiliki oleh negara yang disebabkan oleh berbagai hal. Menyempitnya ruang fiskal tersebut yang kemudian dinilai dapat menghambat peluang pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia.
"Beban masa lalu yang berkaitan dengan bagaimana untuk mengatasi kemiskinan bagaimana keterbatasan fiskal untuk mendorong pertumbuhan," jelas Hasto kembali.
Dengan adanya beberapa catatan tersebut, Hasto menyebutkan PDIP akan terus memberikan masukan-masukan yang konstruktif bagi pemerintah. Hal ini merupakan komitmen partai untuk dapat menjadi penyeimbang dan menjalankan mekanisme check and balances dalam pemerintahan.
"Kami memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Hal-hal terkait dengan pemberdayaan petani, meningkatkan kesejahteraan gaji buruh, kemudian bagaimana membangun industrialisasi," ujar Hasto di depan para wartawan.
Beberapa waktu sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo juga mengutarakan penilaian dirinya terhadap pemerintahan Prabowo. Jokowi mengatakan berdasarkan pengamatannya terhadap respons dari tatanan akar rumput atau grassroot, kinerja pemerintahan Prabowo diklaim cukup baik.
"Kalau yang saya baca di akar rumput, di grassroot, sangat bagus. Nanti keliatan di survei kinerja ya," ujar Jokowi ketika ditemui awak media di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 16 Januari 2025.
Namun, Jokowi menegaskan bahwa penilaian terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini tidak bisa jika hanya didasarkan pada pendapat dirinya seorang. Menurut dia, yang berhak menilai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut adalah rakyat Indonesia itu sendiri.
"Nggak bisa dong ditanyakan pada satu orang. Tidak terwakili. Ini negara besar. Yang menilai rakyat. Tapi kalau saya melihat di akar rumput, dukungan untuk kinerja Presiden Prabowo bagus sekali," kata dia.
Soal seratus hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran sebelumnya juga pernah disinggung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga mengklaim Prabowo telah mencetak sejumlah prestasi dan menunjukkan hasil positif kendati belum genap seratus hari bekerja.
“Dalam kurun waktu 90 hari pemerintahan Bapak Prabowo, banyak hal positif yang telah terwujud, termasuk beberapa paket (kebijakan) ekonomi,” kata Airlangga dalam acara Business Competitiveness Outlook 2025, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin, 13 Januari 2025.
Septian Ryanthie dan Ervana Trikarinaputri ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
