.png)
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan enam provinsi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) jika ingin menekan angka stunting secara signifikan. Sebab, hampir separuh kasus stunting nasional terkonsentrasi di enam wilayah.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Wihaji mengatakan berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SGGI) 2024, hampir separuh balita stunting terkonsentrasi di enam wilayah, yakni Jawa Barat (sekitar 638 ribu balita stunting), Jawa Tengah (486 ribu balita stunting), Jawa Timur (431 ribu balita stunting), Sumatera Utara (316 balita stunting), Nusa Tenggara Timur (214 balita stunting), dan Banten (210 balita stunting).
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dia menyarankan BGN agar program MBG fokus pada enam provinsi tersebut untuk mempercepat penurunan stunting nasional. Menurut Wihaji, penentuan wilayah prioritas tidak cukup hanya berdasarkan persentase stunting tertinggi, tetapi juga harus mempertimbangkan jumlah kasus stunting yang ditangani.
"Daerah prioritas sebaiknya bukan hanya didasarkan pada persentase stunting tertinggi saja, tetapi juga jumlah balita stunting terbesar," kata Wihaji saat dihubungi, Jumat, 4 Juni 2026.
Dia menuturkan, apabila pemerintah mampu menurunkan angka stunting secara signifikan di enam provinsi tersebut, dampaknya terhadap capaian nasional akan sangat besar karena sekitar 50 persen kasus stunting Indonesia berada di wilayah tersebut.
Usulan itu disampaikan menyusul rencana BGN untuk mengubah fokus program MBG kepada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Wihaji mendukung langkah tersebut karena dinilai sesuai dengan strategi percepatan penurunan stunting.
Menurut dia, kelompok 3B berada pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), fase yang paling menentukan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan kualitas kesehatan anak di masa depan.
"Berbagai penelitian menunjukkan bahwa intervensi gizi yang diberikan pada masa kehamilan hingga usia dua tahun menghasilkan dampak yang jauh lebih besar," kata dia.
Wihaji menilai fokus pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan strategi yang tepat untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung target pemanfaatan bonus demografi Indonesia.
Meski demikian, ia menekankan bahwa efektivitas program akan lebih besar jika intervensi tersebut diarahkan ke wilayah dengan beban stunting tinggi, angka anemia ibu hamil yang tinggi, kasus kekurangan energi kronis (KEK), serta tingkat kemiskinan yang masih besar.
Selain enam provinsi dengan jumlah kasus terbesar, Wihaji juga menilai kawasan Indonesia Timur seperti NTT, Papua, dan Maluku tetap harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam penanganan stunting.
Data SSGI 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional mencapai 19,8 persen. Angka itu turun dibandingkan 21,5 persen pada 2023, namun masih jauh dari target nasional yang dipatok sebesar 14,2 persen pada 2029.
Karena itu, menurut Wihaji, fokus intervensi pada kelompok rentan dan wilayah dengan jumlah kasus terbesar dapat menjadi strategi yang lebih efektif untuk mempercepat penurunan stunting secara nasional. "Prinsipnya kami mendukung dan siap berkolaborasi dengan BGN agar program prioritas Presiden dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat," kata Wihaji.
Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan setelah pergantian pimpinan, lembaganya akan fokus memberi perhatian lebih besar kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi, yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak usia sekolah dasar.
Ia menyebut para ahli gizi dan dokter anak yang dilibatkan BGN menyarankan agar intervensi difokuskan pada periode seribu hari pertama kehidupan hingga anak berusia sekitar sembilan tahun. "Intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia sembilan tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana," kata dia.
