.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan mengundang sejumlah pengusaha dan serikat buruh untuk membahas pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh pekan ini. Namun, Yassierli belum menjelaskan kapan kedua pihak akan diundang. Dia hanya mengatakan, pemanggilan untuk menjaring informasi dari kedua belah pihak.
"Minggu ini kami jaring informasi pengusaha dan serikat buruh," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 5 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Yassierli mengatakan, pemerintah masih menggodok konsep Dewan Kesejahteraan Buruh. Karena itu, dia tidak bisa lebih lanjut mengenai pembentukan dewan ini.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan bakal membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai bagian dari komitmennya terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
"Saya ingin memberi hadiah kepada kalian para buruh, pada hari ini. Saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” kata Prabowo di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Mei 2025.
Prabowo menjelaskan bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional merupakan sebuah badan yang akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia. Menurutnya, dewan ini akan menjadi salah satu sarana untuk mendukung penghapusan sistem kerja alih daya atau outsourcing.
Prabowo berjanji juga akan menggelar pertemuan antara perwakilan buruh dan pengusaha di Istana Bogor dalam waktu dekat.
“Saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. Ada 160 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 160 pemimpin-pemimpin perusahaan. Kita akan duduk bersama,” ujar Prabowo.
Pertemuan itu, menurutnya, bertujuan untuk mempertemukan kepentingan pekerja dan pelaku usaha secara langsung, guna mencari solusi yang berkeadilan. Ia menekankan pentingnya dialog terbuka dan kesediaan para pengusaha untuk tidak mementingkan diri sendiri dalam urusan bisnis dan kesejahteraan tenaga kerja.
Gagasan ini muncul di tengah meningkatnya tuntutan serikat buruh akan reformasi sistem ketenagakerjaan, termasuk soal penghapusan outsourcing dan peningkatan perlindungan hukum bagi pekerja. Prabowo mengatakan dirinya ingin membangun komunikasi yang intens antara kedua pihak, bukan hanya dalam bentuk kebijakan satu arah.
Prabowo menyebut dia memahami tuntutan para buruh untuk menghapus praktik outsourcing. Namun, ia meminta agar hal tersebut dikaji secara realistis, dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi.
