.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri memperingatkan agar pemerintah tidak latah atau ikut-ikutan dalam hal penetapan sebuah kebijakan. Hal ini ia sampaikan sebagai tanggapan atas wacana pengadaan subjek coding dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) masuk kurikulum sekolah sebagai mata pelajaran pilihan.
“Pemerintah ini kami kira jangan latah terhadap rencana memasukkan mata pelajaran coding dan juga Artificial Intelligence. Jadi, harus ada perencanaan matang,” ujar Iman melalui pesan suara ketika dihubungi Tempo pada Kamis, 6 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan mata pelajaran coding dan AI akan menjadi bagian dari kurikulum sekolah dasar mulai semester depan. Kedua subjek tersebut, kata dia, bukan termasuk mata pelajaran wajib, melainkan mata pelajaran pilihan.
“Terkait dengan pendidikan coding dan artificial intelligence (AI) yang mulai semester depan akan menjadi kurikulum atau mata pelajaran pilihan di sekolah. Bisa dimulai dari kelas 4 SD,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di depan kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat pada Ahad, 2 Februari 2025.
Adapun, ide tersebut pertama kali dicetuskan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dirinya menitipkan kepada Mu’ti supaya dua subjek tersebut bisa mulai diajarkan kepada anak-anak sejak usia Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Menurut Gibran, Indonesia jangan sampai mau kalah dengan India yang sudah terlebih dulu menerapkan pembelajaran AI. “Kita ingin lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lain-lainnya,” kata Gibran saat memberi sambutan dalam rapat koordinasi evaluasi pendidikan dasar dan menengah di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, pada Senin, 11 November 2024.
Iman menilai, pemerintah perlu memetakan tujuan yang lebih jelas dari sekadar mengikuti tren global. Masih banyak aspek yang perlu dipastikan pemerintah sebelum benar-benar mengimplementasikan kebaruan signifikan di ranah pendidikan tersebut.
“Menurut kami ini harus jelas tujuannya. Tujuannya seperti apa? Karena kalau memang tujuannya ini mengejar tren global, mengejar pasar kerja dunia dan lain sebagainya, kami kira pemerintah harus terlebih dahulu mengefektifkan beberapa hal,” katanya.
Ia menyebut beberapa hal yang bisa menjadi catatan pemerintah sebelum menetapkan kebijakan tersebut. “Pemerintah harus mengefektifkan terlebih dahulu misalkan sekolah-sekolah kejuruan yang memang sudah fokus berkaitan dengan teknologi informasi, itu satu,” ucapnya.
Kemudian, Iman juga meminta pemerintah memastikan aspek-aspek yang menunjang pembelajaran tersebut. Apabila ditujukan untuk mempersiapkan generasi dengan pekerjaan-pekerjaan di masa depan yang berkaitan dengan teknologi dan AI, dibutuhkan perhatian penuh terhadap kesiapan murid pada aspek-aspek mendasar.
Di antaranya, kata dia, kemampuan anak menerapkan materi yang ia terima, kemampuan berpikir analitik, kemampuan berpikir kreatif, daya tahan dalam belajar, kepemimpinan dan pengaruh sosial, motivasi dan kesadaran anak yang akan menjalani proses tersebut dan menyongsong masa depannya sendiri, serta literasi digital yang mumpuni.
“Ini yang harus kita perhatikan bahwa meskipun tren global ini bicara soal coding, peningkatan pasar kerja di bidang teknologi, kita harus tahu bahwa skill yang harus dimiliki anak primary school, sekolah dasar, itu adalah skill-skill mendasar. Jadi tidak serta-merta kita ikut latah bicara coding, tapi harus dipersiapkan dulu,” ujar Iman.
Daniel Ahmad Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
