.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA Arifah Fauzi menanggapi penolakan dari kelompok pelajar di wilayah Papua Pegunungan yang menolak pemberian makan gratis dari pemerintah. Menurut dia, kelompok pelajar tersebut belum mengetahui niat baik Presiden Prabowo Subianto dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami lihat penyebabnya seperti apa, mungkin belum mengetahui ya (niat baik)," katanya saat ditemui usai Munas dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Hotel Sultan, Jakarta pada Rabu, 5 Februari 2025.
Dia mengatakan program makan gratis yang digagas Prabowo Subianto itu bentuk kecintaan kepala negara kepada generasi mendatang. Dia menilai komitmen Prabowo memberi makan pelajar tanah air sebagai niat yang baik.
"Kami dari kementerian melihat bahwa makan bergizi gratis sangat dibutuhkan oleh anak-anak," ucap Arifah. "Mulai dari masih dalam kandungan, balita, hingga usia sekolah," katanya melanjutkan.
Sebelumnya beredar video di media sosial yang menunjukkan aksi pelajar di Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan menolak program Makan Bergizi Gratis. Salah satunya diunggah akun @K*******9 di X.
Dalam akun itu, tampak rombongan pelajar berseragam SMA memenuhi jalan sambil membawa poster. Mereka menyerukan orasi bahwa siswa tak membutuhkan makan gratis, melainkan sekolah gratis.
Adapun program MBG belum menyasar seluruh wilayah di Papua. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan penyebab belum meratanya pemberian makan bergizi gratis di Papua lantaran infrastruktur yang belum terbangun.
Saat ini, Dadan mengklaim pemerintah sedang mengusahakan agar pelajar di Papua dan Papua Tengah segera menerima manfaat makan bergizi gratis. Dadan mengatakan kedua wilayah itu termasuk yang diprioritaskan. Usaha pemerintah dalam mempercepat capaian target program itu dilakukan dengan penambahan dapur dan kerjasama lintas sektor.
Dadan menarget sebanyak 1,5 juta orang akan menikmati makan bergizi gratis pada pertengahan Februari. Hal itu menyusul rencana penambahan sekitar 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di bulan yang sama.
M. Raihan Muzzaki berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
