.png)
INFO TEMPO – Mayoritas Pemerintah Daerah di Indonesia, mulai dari Kabupaten atau Kota hingga Provinsi, memiliki kondisi fiskal rendah. Hal tersebut menyebabkan ketergantungan dana dari pemerintah pusat tinggi.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan, jika dilihat dari kondisi fiskal, baik provinsi dan kabupaten/kota, dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu fiskal rendah, sedang, dan tinggi, maka sebagian besar berada di posisi kondisi fiskal yang rendah.
"Artinya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat itu sangat tinggi," ujar dia dalam acara General Financial Discussion dengan tema Pengelolaan Keuangan Daerah dan Creative Financing di Yogyakarta Marriott Hotel, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis, 4 Juni 2026. Acara diskusi ini merupakan rangkaian dari Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang diselenggarakan Kemendagri.
Fatoni menuturkan, kalau ketergantungannya tinggi berarti, itu kondisi fiskalnya rendah atau lemah. "Kalau seimbang berarti sedang, kalau pendapatan asli daerah yang lebih tinggi, maka dia berarti ketergantungan terhadap pusat, terhadap dana transfer dia berkurang, berarti kondisi fiskalnya dia cukup tinggi.”
Fatoni menjelaskan, ketika melihat kondisi semua provinsi di Indonesia, ada kondisi fiskal yang sangat kuat. "Misalnya kalau kita lihat data, DKI Jakarta, itu di 80,71 persen itu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya. Sementara dana transfernya 19,29 persen," ujar dia.
Sementara itu, lanjut Fatoni, wilayah yang fiskal lemah juga ada, khususnya di daerah Papua dan beberapa daerah lain. "Oleh karena itu, posisi fiskal ini (lemah) ini membuat ketergantungan terhadap pusat itu semakin kuat. Maka daerah diminta untuk kreatif, termasuk di dalamnya menciptakan alternatif pembiayaan yaitu creative financing," ujar Fatoni.
Dia mengakui, kondisi fiskal di tahun ini juga banyak dinamika dan mengalami penurunan karena berbagai macam sebab. Ada kondisi global, lokal, dan kondisi di daerah masing-masing. Dinamika inilah yang kemudian mengharuskan kepada seluruh daerah untuk bisa mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.
“Pengelolaannya ada dua macam. Bagaimana untuk meningkatkan pendapatannya, kemudian seperti apa yang dilakukan agar belanjanya juga bisa lebih efektif, efisien.,” ujar dia.
Maka dua hal itulah yang kemudian dilakukan oleh daerah agar roda pemerintah tetap berjalan, pembangunan juga tetap maksimal, pelayanan publik diperbaiki, dan kondisi kesejahteraan masyarakat juga bisa terus meningkat.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, melihat performa keuangan daerah ini, setidaknya dengan dua indikator. Pertama adalah realisasi pendapatan dan indikator yang kedua, yaitu realisasi belanja.
"Kita kerap kali hanya mengecek ke pengawasan realisasi belanja. Hanya ingin memastikan serapan anggaran tanpa mengecek realisasi pendapatan," kata dia.
Maka dari itu, lanjut Rifqi, setidaknya dua hal yang harus dilaksanakan. Pertama, mengecek betul bahwa pos-pos belanja betul-betul efektif dan efisien. "Karena ketika dana pendapatannya terbatas, maka kontroling terhadap belanjanya juga harus lebih ketat," ujar dia.
Kedua, Rifqi melanjutkan, perbesar potensi pendapatan dengan menghadirkan apa yang disebut dengan creative financing. Menurutnya, hal tersebut mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk diimplementasikan. “Karena alternatif atau creative financing itu kan tidak datang dengan sendirinya. Mestinya creative financing itu juga diikuti oleh sejumlah regulasi,” kata dia.
Rifqi mengatakan, hal itu juga menjadi kritik dan catatan terhadap DPR RI dan pemerintah pusat untuk memberikan kepada daerah sebagai unit kekuasaan di bawah pemerintah pusat memiliki keleluasaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. “Sehingga kemudian mereka bisa menjadi tempat untuk berinvestasi dengan baik. Bisa juga menjadi bagian dari kerja sama antar daerah, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, karena itu tidak ada pilihan daerah harus kreatif.
Direktur Eksekutif di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti Soeryaningrum Agustin membenarkan, banyak daerah di Indonesia yang tidak mandiri secara fiskal. "Tidak ada daerah mandiri secara fiskal. Ada yang tinggi seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Dikarenakan ada sektor pertambangan yang hilirisasi.”
Menurut Esther, ketika transfer dari pusat berkurang, Pemda yang terdampak. Solusinya, kata dia, memang tidak bisa dilakukan dengan cara mudah. “Ke depan harus ada kreativitas daerah,” ujar dia.
Selama ini, lanjut Esther, banyak aset-aset daerah belum dimaksimalkan. Sehingga, untuk merenovasinya butuh dana yang tidak kecil, dan ada juga permasalahan di regulasinya. "Ketika ada beberapa aset atau pembangunan yang mangkrak di wilayah tertentu solusinya bisa kerja sama dengan swasta atau BUMD," ujar dia. (*)
