.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti bidang politik The Indonesian Institute (TII) Felia Primaresti mengkritik ide mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi dipilih oleh DPRD. Sebab, dia mengatakan, menghilangkan pilkada langsung akan melemahkan demokrasi di tingkat lokal.
"Pilkada langsung memberi rakyat hak penuh untuk memilih pemimpin terbaik menurut mereka, yang pada akhirnya memperkuat prinsip demokrasi dan akuntabilitas," kata Felia melalui keterangan tertulis, Rabu, 18 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Felia, pilkada lewat DPRD memang akan mengurangi biaya politik. Akan tetapi, hal itu mesti dibayar mahal dengan hilang partisipasi publik dan lemahnya akuntabilitas kepala daerah terpilih.
Selain itu, dia mengatakan pemilihan oleh DPRD berpotensi menghilangkan prinsip checks and balances di pemerintahan daerah. Risiko itu bisa saja terjadi karena DPRD memilih kepala daerah yang sesuai dengan kepentingan mereka.
"Jangan sampai DPRD memilih kepala daerah yang hanya aman untuk kepentingan mereka sendiri, mematikan partisipasi publik yang seharusnya menjadi inti dari demokrasi lokal," katanya.
Komisioner KPU bidang Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu, Idham Holik, juga meminta agar pilkada langsung tetap dipertahankan.Sebab, Idham mengatakan, semangat yang diusung dalam pilkada langsung adalah memperkuat kedaulatan rakyat.
“Indonesia sudah punya prestasi yang luar biasa dalam menyelenggarakan pilkada secara langsung, dan sudah sewajarnya harus dipertahankan,” kata Idham kepada Tempo melalui sambungan telepon, Selasa, 17 Desember 2024.
Idham tak menampik ada anggapan bahwa pilkada langsung tidak efisien. Dia mengatakan teknis penyelenggaraan pilkada langsung dari periode ke periode terus diperbaiki. Namun demikian, ujar dia, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar dengan sebaran wilayah kepulauan yang luas, terlaksananya pilkada langsung merupakan prestasi.
Sistem pilkada dan biaya politik ini kembali menjadi sorotan saat Presiden Prabowo Subianto mengusulkan perubahan mekanisme pilkada, dari pemilihan langsung ke pemilihan di DPRD.
Usulan itu diungkapkan Prabowo saat berpidato dalam perayaan ulang tahun Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024. Acara ini dihadiri ketua umum partai politik pendukung pemerintahan Prabowo.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," ujar Prabowo.
