.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Gaya komunikasi pejabat publik di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan lantaran dianggap blunder. Pernyataan mereka beberapa kali justru kontroversial dan mengundang polemik sebab tak semestinya keluar dari mulut seorang pejabat.
Teranyar adalah cara Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menanggapi teror kepala babi kepada redaksi Tempo pada 21 Maret 2025. Selaku juru bicara pemerintah, Hasan menyarankan agar kepala babi tersebut dimasak, alih-alih menanggapi serius intimidasi terhadap kebebasan pers.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Sudah dimasak saja,” kata dia di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Maret 2025.
Padahal, menurut Dino Patti Djalal, mantan juru bicara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, sikap pemerintah menanggapi isu yang beredar di masyarakat merupakan hal penting dan krusial. Menurut Dino, pemerintah kudu bisa merebut empati publik, bukan memperkeruh kondisi yang menimbulkan masalah hingga membuat publik marah.
“Menjelaskannya harus dengan alasan, argumen, dan sebagainya. Pokoknya jangan defensif,” ujar Dino saat dihubungi pada Senin, 24 Maret 2025.
Sementara itu, menurut juru bicara Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Johan Budi Sapto Pribowo, hal yang disampaikan seorang juru bicara presiden mewakili perkataan presiden. Menurut dia, ada dua pola komunikasi publik yang menjadi tugas seorang juru bicara. Pertama, penyampaian kebijakan dan hasil kerja pemerintah. Kedua, terkait dengan cara pemerintah merespons permasalahan.
“Bukan sekadar pandangan pribadi. Tidak boleh punya opini sendiri,” kata mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi itu saat dihubungi pada Senin, 24 Maret 2025.
Tempo merangkum sederet pernyataan kontroversial para pejabat baru-baru ini, yang mencerminkan buruknya cara komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo.
1. Wamenaker Noel Ebenezer tanggapi tagar KaburAjaDulu: Kabur Aja Jangan Balik Lagi
Beberapa pekan belakangan, media sosial ramai dengan tagar KaburAjaDulu berisi ajakan bekerja di luar negeri. Fenomena ini merupakan bentuk kekecewaan anak muda yang melihat mahalnya pendidikan di Indonesia, tapi minim lapangan pekerjaan. Kampanye ini juga timbul buntut kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran oleh Prabowo.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel alias Noel Ebenezer menanggapi isu tersebut usai hadir di sebuah acara di Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Februari 2025. Awalnya ketua relawan Jokowi Mania itu tidak mempermasalahkan mengenai tagar tersebut.
Menurut Noel, Warga Negara Indonesia (WNI) dipersilakan pergi dari Indonesia. Namun, dia mengimbau agar WNI yang telah pergi untuk tidak kembali lagi ke Indonesia. “Mau kabur, kabur aja lah. Kalau perlu jangan balik lagi,” ucap Immanuel.
Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Guntur Romli menilai komentar Noel Ebenezer soal tagar Kabur Aja Dulu tidak etis. Guntur melalui pesan pendek kepada Tempo pada Selasa, 18 Februari 2025 mengatakan Noel seharusnya lebih bijak merespons aspirasi rakyat.
“Komen Wamen sekelas buzzer. #KaburAjaDulu itu adalah kritik & ekspresi kekecewaan dari WNI terkait persoalan di dalam negeri,” katanya.
2. Kepala BGN Dadan Hindayana soal performa Timnas Indonesia: Sulit Bersaing di Kancah Dunia Karena Kekurangan Gizi
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengomentari akibat rendahnya kualitas gizi masyarakat sejak usia dini. Salah satunya berdampak pada performa atlet Indonesia, termasuk pemain sepak bola. Menurutnya, keterbatasan asupan gizi berkualitas menjadi alasan tim nasional sulit bersaing di kancah internasional.
“Jadi jangan heran kalau PSSI itu sulit menang, karena main 90 menit berat, kenapa? Karena gizinya tidak bagus. Banyak pemain bola lahir dari kampung,” ujar Dadan dalam sambutannya saat penandatanganan MoU antara BGN dan Kementerian Pekerjaan Umum di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Sabtu, 22 Maret 2025.
Dadan menyebut peningkatan kualitas pemain sepak bola nasional hingga tembus kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan berkat pemain keturunan Belanda yang memiliki asupan gizi lebih baik. Ia menilai Indonesia masih belum mampu menyaingi negara seperti Australia dan Jepang yang telah membangun kualitas gizi dan kecerdasan sumber daya manusia selama puluhan tahun.
“Nah sekarang PSSI sudah agak baik, karena 17 pemainnya merupakan produk makan bergizi di negeri Belanda. Meskipun belum mampu mengalahkan Australia dan Jepang, apalagi Jepang yang makan bergizinya sudah 100 tahun,” tutur Dadan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani menilai pernyataan Kepala BGN soal pemain lokal kekurangan gizi terlalu berlebihan. Ia mengaku kecewa dengan pernyataan pejabat publik tersebut, yang mengaitkan kekalahan Timnas Indonesia dengan makanan bergizi. Ia meminta agar Dadan lebih fikus pada tugasnya untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kepala BGN jangan terlalu lebay menyangkutpautkan PSSI dengan makanan bergizi. Apalagi menyampaikan statement bahwa pemain Indonesia kurang makan bergizi,” kata Lalu kepada awak media pada Ahad, 23 Maret 2025.
3. Wamenag Romo Syafi’i Soal Ormas Minta THR ke Pengusaha: Sudah Budaya Lebaran
Fenomena ormas meminta tunjangan hari raya (THR) kepada perusahaan-perusahaan di lingkungan mereka menjelang Lebaran kerap terjadi di Indonesia. Salah satunya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bitung Jaya yang sempat viral karena diduga mengirimkan surat permohonan THR yang ditandatangani Ketua LPM Desa Bitung Jaya A. Jayadi dan Sekretaris Agus Rika.
“Kami meminta kepada perusahaan dan pengusaha yang berada di lingkungan kami untuk sudi kiranya memberikan dana THR. Besar-kecilnya pemberian akan kami terima dengan senang hati,” tulis Jayadi dalam surat itu.
Wakil Menteri Agama atau Wamenag Raden Muhammad Syafi’i atau Romo Syafi’i menanggapi santai tindakan ormas tersebut. Pihaknya menilai fenomena tersebut sudah menjadi budaya di Indonesia saat menjelang lebaran. Sebab, itu pihaknya menganggap hal ini tidak perlu menjadi persoalan.
“Saya rasa itu budaya Lebaran Indonesia sejak dahulu kala, enggak perlu dipersoalkan,” kata Syafi’i dalam dalam video yang beredar di jagat dunia maya seperti dikutip Tempo, Rabu, 26 Maret 2025.
Pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio menilai fenomena ormas yang meminta dana THR ke perusahaan-perusahaan berakar dari masalah ekonomi. Agus menjelaskan fenomena tersebut terus terjadi karena rerata masyarakat tidak memiliki penghasilan tetap.
Hal ini kemudian diperparah dengan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin meningkat sehingga jumlah pengangguran terus bertambah. Kondisi ekonomi yang buruk tersebut kemudian memaksa sebagian orang untuk melakukan hal kurang terpuji, termasuk meminta permohonan bantuan dana ke para pengusaha dengan mengatasnamakan ormas.
“Malak kelas kambing kan (namanya). Dia buat makan,” ujar Agus lewat sambungan telepon pada Rabu, 26 Maret 2025.
Persoalan tersebut, kata Agus, hanya dapat diselesaikan bila pemerintah mau turun tangan dan melakukan perbaikan dari hulu, dalam hal ini mengurangi angka pengangguran. Agus menegaskan pemerintah perlu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga fenomena ormas minta THR tersebut tidak lagi terjadi.
Oleh sebab itu, Agus Romo Syafi’i yang justru memaklumi fenomena tersebut. Agus berpendapat fenomena ormas yang meminta THR ke beberapa perusahaan seharusnya tidak dibiarkan terjadi begitu saja. “Seorang wakil menteri bisa bicara begitu, itu kan sangat merendahkan bangsa ini,” ujarnya.
4. KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Soal Penolakan RUU TNI: Otak Kampungan
Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menilai kekhawatiran terkait kembalinya Orde Baru menyusul pembahasan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI sebagai suatu hal yang kampungan. Isu-isu tersebut, kata Maruli, hanya ingin menyerang institusi TNI.
“Orde Baru lah, tentara dibilang hanya bisa membunuh dan dibunuh. Menurut saya, otak-otak (pemikiran) seperti ini, kampungan menurut saya,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima oleh Tempo pada Rabu, 12 Maret 2025.
Isu kembalinya model kepemimpinan selayaknya Orde Baru memang ramai bergulir akhir-akhir ini. Musababnya, ada banyak prajurit TNI aktif yang menempati jabatan sipil. Peran ganda militer aktif itu kemudian disebut sebagai dwifungsi TNI, suatu yang pernah terjadi dalam masa pemerintahan Orde Baru.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menanggapi pernyataan Jenderal Maruli yang menyebut pengkritik revisi Undang-undang TNI sebagai otak kampungan. Dia berujar bahwa diksi kampungan yang dipakai Maruli itu menstigma suara kritis dengan konotasi negatif. Dia menukil penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia ihwal kata kampungan, yang berarti terbelakang, tidak terdidik, dan kurang ajar.
“Apakah kosakata seperti itu yang diajarkan pada anggota TNI?” kata Usman dalam unggahannya di akun Instagram pribadinya, dikutip pada Selasa, 18 Maret 2025.
5. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi Soal Teror Kepala Babi Kepada Tempo: Dimasak Saja
Kantor Tempo mendapatkan teror kepala babi pada Rabu, 19 Maret 2024. Mulanya paket atas nama penerima jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana alias Cica itu diterima oleh sekuriti gedung pada Rabu sore. Namun Cica baru mengambil dan membuka paket berbungkus stirofian itu pada keesokan harinya, Kamis, 20 Maret 2025.
Kala itu, stirofoam itu dibuka Cica sepulang dari liputan bersama Hussein Abri Dongoran, kolega jurnalis di desk Politik dan host Bocor Alus Politik Tempo. Setelah stirofoam dibuka, terpampang jelas kepala babi dengan kedua telinga yang terpotong. Kepala babi tersebut masih mengeluarkan darah. “Sudah tercium bau busuk ketika kardus dibuka,” kata Hussein.
Namun, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi merespons teror tersebut dengan kurang empati sehingga mendapat sorotan publik. Pihaknya justru menyarankan untuk memasak kepala babi itu. “Sudah dimasak saja,” kata dia di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Maret 2025.
Pandangan Hasan itu didasari sikap wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik Francisca Christy Rosana atau Cica di media sosial X. Hasan menganggap, Francisca melalui cuitannya menanggapi teror itu dengan lelucon.
“Saya lihat medsos Cica. Dia minta dikirim daging babi. Artinya dia tidak terancam. Dia bisa bercanda. Kirimin daging babi dong,” kata Hasan.
Respons Hasan Nasbi terhadap teror kepala babi yang dikirim ke jurnalis Tempo menuai kritik banyak pihak. Salah satunya dari eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi) itu menilai Hasan tak bersikap bijak. Komentar Susi diunggah di akun X-nya sembari menyertakan tanggapan Hasan yang dipublikasi sebelumnya.
“Ignorance !!!! he has to stop represent goverment talking in public. Pak Presiden @prabowo ,” cuit Susi lewat akun @susipudjiastuti, Sabtu, 22 Maret 2025.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu juga mendesak Hasan Nasbi untuk meminta maaf. Ninik menilai pernyataan Hasan ketika menyikapi teror kepala babi terhadap salah satu jurnalis Tempo kurang tepat. Ninik berpendapat, teror kepala babi yang diterima jurnalis Tempo tersebut adalah tindakan kriminal. Oleh karena itu ia menilai respons Hasan yang tidak serius dan terkesan bercanda tersebut telah menyakiti prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.
“Dewan Pers meminta yang bersangkutan meminta maaf kepada korban dan publik karena candaannya mengarah pada ujaran kebencian,” kata Ninik.
Hendrik Yaputra, Dani Aswara, Daniel Ahmad Fajri, M. Raihan Muzzaki, Ilona Estherina, Vedro Imanuel Girsang, Novali Panji Nugroho, dan Han Revanda Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
