Pimpinan MPR Temui Hakim MK

PIMPINAN Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyambangi pimpinan Mahkamah Konstitusi dalam agenda Silaturahmi Kebangsaan. Pertemuan dihelat di Gedung Mahkamah, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Juli 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, dalam persamuhan ini lembaganya membahas sejumlah hal termasuk rencana persiapan Sidang Tahunan mendatang. Mahkamah menjadi salah satu lembaga yang masuk dalam daftar undangan sidang.

"Pembicaraan menyangkut banyak hal, tapi dibatasi dengan tidak menyangkut pada persoalan yang menjadi kewenangan hakim konstitusi," kata Muzani di Gedung Mahkamah.

Ia menuturkan, dalam pembahasan ini MPR membicarakan agar masing-masing lembaga saling menghormati posisi dalam upaya mengawal kedaulatan rakyat. Misalnya, sebagaimana konstitusi MPR memiliki tugas mengamandemen UUD 1945. 

Kemudian Mahkamah, kata dia, menurut UUD 1945 memiliki kewenangan untuk menafsirkan. "Kami sepakat untuk tidak saling mencampuri urusan masing-masing, termasuk urusan rumah tangga masing-masing," ujar Muzani. 

Kendati begitu, dia melanjutkan, MPR dan Mahkamah juga bersepakat untuk saling berkomunikasi dalam memberikan tafsir konstitusi. Sebab, dalam konteks UUD 1945 lembaga yang paling mengerti konstitusi adalah MPR. 

"Maka, sebelum Mahkamah mengambil keputusan tentang tafsir, kami ingatkan, kami sampaikan agar mendengarkan apa yang menjadi pandangan-pandangan MPR pada saat UUD 1945 diamandemen," ucap politikus Partai Gerindra. 

Dalam persamuhan ini, Muzani didampingi Wakil Ketua MPR mulai dari Hidayat Nur Wahid, Rusdi Kirana, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah. 

Berdasarkan pengamatan Tempo di lokasi, persamuhan tertutup ini berlangsung sekitar 120 menit dengan Mahkamah diwakili unsur ketua, wakil, dan sejumlah hakim konstitusi.