.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, akan mempertimbangkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi anak sekolah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Jakarta bila terjadi banjir di hari kerja.
"Kami akan pertimbangan WFH. Syukur-syukur kementerian dan lembaga juga bisa. Karena dampak banjir di hari kerja beda dengan hari libur," kata Teguh dalam rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga mengenai antisipasi bencana periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025 di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa 10 Desember 2024.
Adapun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya menerbitkan peringatan dini cuaca ekstrem berupa peningkatan curah hujan sebesar 20 persen. Peningkatan curah ini akan melanda sejumlah daerah selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).
Teguh mengatakan, Pemprov Jakarta sudah melakukan operasi modifikasi cuaca selama 3 hari untuk mengantisipasi banjir pada musim penghujan ini. Rencananya, operasi modifikasi cuaca ini akan dilakukan secara bertahap sampai awal tahun 2025.
Selain itu, pemprov Jakarta akan mengoptimalkan infrastruktur yang tersedia. Sejauh ini, infrastruktur pengendalian banjir di Jakarta dirancang untuk menanggulangi curah hujan dengan batas 150 mm/hari. Sedangkan, saluran pendukung dapat menampung 100 mm/hari.
"Lebih dari itu kita memang ada genangan cukup lama tapi kalau sudah di atas 200 mm ini kami kewalahan," kata Teguh.
Pada kesempatan sama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengatakan, pemerintah melakukan operasi modifikasi cuaca untuk meminimalisir curan hujan tinggi selama Nataru di wilayah Jabodetabek. Operasi ini dilakukan untuk mengantisipasi bencana banjir selama Nataru.
"Akan dilakukan modifikasi cuaca oleh BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) maupun pemerintah provinsi. Modifikasi akan mengurangi curah hujan dan mengurangi beban infrastruktur air di wilayah Jabodetabek," kata Pratikno usai melakukan rapat koordinasi antisipasi kemungkinan banjir di wilayah Jabodetabek di Kemenko PMK, Selasa 10 Desember 2024.
Pratikno menambahkan, pemerintah juga akan mengoptimalkan, manfaatkan, dan memperbaiki infrastruktur bencana. Selain itu, pemerintah akan mengoptimalkan petugas teknis di lapangan. "Jangan sampai petugas teknis lengah. Kita apel siaga akan dilakukan rutin," kata Pratikno.
Pemerintah, kata Pratikno, juga akan membentuk posko koordinasi antara kementerian dan lembaga. Posko itu nantinya akan ada petugas pemerintah daerah hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Posko itu akan menjadi tempat memonitor situasi secara real time. "Jadi tidak perlu rapat koordinasi. Sudah langsung koordinasi real time," kata Pratikno.
Praktikno mengatakan, semua hal itu dilakukan untuk meminimalisir dampak dari bencana banjir. Pun bila terjadi banjir, pemerintah sudah siap siaga dengan sejumlah langkah yang sudah dilakukan. "Basarnas sudah siap baik ditempatkan di sejumlah titik maupun infrastruktur sudah disiapkan," kata Pratikno.
Pilihan Editor: Antisipasi Banjir, BPBD Jakarta Gelar Modifikasi Cuaca 7-9 Desember
