Politikus Ini Sarankan PPP Bangun Koalisi Partai Islam Nonparlemen

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus senior Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Zainut Tauhid Sa'adi, mengatakan seharusnya elite partai itu menawarkan gagasan membangun koalisi besar partai Islam nonparlemen daripada menjual bursa calon ketua umum ke sejumlah tokoh.

Zainut berpendapat akan lebih simpatik jika para elite PPP menawarkan gagasan membangun koalisi besar partai Islam nonparlemen, yakni kerja sama politik antara dua atau lebih partai politik yang berbasis Islam untuk mencapai tujuan politik dan ideologis bersama. 

"Masalah ketua umum memang penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik kepada PPP yang mengaku sebagai representasi politik Islam di Indonesia,” kata Zainut dalam pernyataan tertulis kepada Tempo, Senin, 2 Juni 2025.

Zainut memaparkan, selain PPP, ada sejumlah partai berbasis Islam yang juga tidak lolos ambang batas parlemen, yakni Partai Bulan Bintang, Partai Ummat, Partai Gelora dan Partai Masyumi Baru. Mantan wakil ketua umum PPP ini mengatakan, jika partai-partai tersebut bergabung tentu akan menjadi kekuatan politik yang cukup signifikan.

Mantan wakil menteri agama ini mengatakan tidak masuknya partai-partai Islam di parlemen seharusnya melahirkan kesadaran kolektif untuk lebih mengedepankan semangat persatuan dalam perjuangan di bidang politik. Sehingga momentum kegagalan masuk di parlemen dapat dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi kekuatan politik Islam di Indonesia.

"Menurut saya sekarang merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konsolidasi politik Islam di Indonesia, dan seharusnya elite PPP yang memelopori gerakan itu,” kata dia.

Zainut membeberkan manfaat koalisi partai Islam di Indonesia. Pertama, bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada partai Islam sebagai wadah untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat.

Kedua, meningkatkan pengaruh politik dan kekuatan tawar partai-partai Islam dalam proses politik di Indonesia. Ketiga, meningkatkan kerja sama antarpartai Islam agar lebih efektif dalam mencapai tujuan politik dan ideologis. Terakhir, memungkinkan memiliki representasi yang lebih besar di parlemen dan lembaga pemerintah lainnya melalui proses rekrutmen kepemimpinan nasional.

“Meskipun gagasan tersebut tidak mudah, namun menurut saya hal tersebut sudah saatnya untuk digaungkan karena kebutuhan adanya partai politik Islam bersatu di Indonesia masih sangat relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat Indonesia ke depan,” ujarnya. 

Menurut Zainut, momen saat ini paling tepat untuk membuka dialog dengan partai-partai Islam tentang gagasan koalisi. Ia menyebut elit PPP yang menjadi pemimpin koalisi, bukan malah sibuk melakukan talent scouting untuk mencari calon Ketua Umum.

Saat ini, tercatat sembilan nama masuk dalam bursa calon ketua umum PPP. Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat PPP, Usman Muhammad, mengatakan sembilan nama yang masuk dalam bursa calon ketua umum tersebut berasal dari internal dan eksternal partainya. Bursa calon ketua umum dari internal PPP antara lain Pelaksana Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy, Sandiaga Salahuddin Uno, Amir Uskara, dan Taj Yasin Maimoen.

Selanjutnya, bursa calon ketua umum PPP dari kalangan eksternal antara lain Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purnawirwan) Dudung Abdurrachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. 

Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M. Romahurmuziy mengatakan ia sempat membujuk Anies Baswedan, Agus Suparmanto, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menjadi calon ketua. Rommy mengaku beberapa kali berdiskusi dengan Jokowi mengenai siapa yang pantas menjadi calon ketua PPP. Dari diskusi itu, Rommy mengaku fokus untuk mengusung nama Amran.

“Karena pak Jokowi tahu persis kualitas dan totalitas Pak Amran jika diberikan sebuah amanah,” kata Rommy.