.png)
WAKIL Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta anak buahnya memperbaiki komunikasi publik dan media. Menurut Sudaryono, Presiden mewanti-wanti jangan sampai rakyat mendapatkan opini dan narasi yang tidak benar.
Sudaryono menyampaikan hal itu setelah bertemu dengan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 24 Maret 2025. “Presiden meminta untuk memperbaiki komunikasi. Komunikasi harus disampaikan. Jangan sampai rakyat digiring oleh opini-opini dan narasi-narasi yang enggak benar gitu loh,” kata politikus Gerindra itu. Dia mencontohkan narasi dengan komunikasi yang baik itu adalah dengan menyampaikan program secara utuh beserta keberhasilannya.
Dia mengatakan pemerintah tetap menjamin kebebasan berekspresi. Masyarakat berhak mengkritik dan memberi opini asal tidak ada unsur ujaran kebencian. Pemerintah, di sisi lain, masih memiliki hak jawab dengan menyampaikan program yang dikerjakan.
Sudaryono membantah permintaan Prabowo memperbaiki komunikasi didasari sejumlah pejabat yang blunder ketika menanggapi suatu kasus atau menjelaskan kebijakan pemerintah. Sudaryono justru mengklaim pemerintah banyak melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik gaya komunikasi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam merespons teror kepala babi yang dikirimkan ke redaksi Tempo. Koalisi menilai pernyataan Hasan itu tak patut dan nir empati atas situasi yang terjadi. “Kami mengecam keras sikap arogansi yang disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, atas peristiwa teror kepala babi di kantor Tempo,” ujar koalisi dalam pernyataan resmi pada Sabtu 22 Maret 2025.
Menurut koalisi, selain tidak berempati, pernyataan Hasan Nasbi yang seolah menyuruh memasak kepala babi yang tergeletak di jalan itu juga melanggar prinsip kebebasan pers. Pernyataan tersebut dinilai cenderung merendahkan dan tidak patut disampaikan oleh seorang Kepala Kantor Komunikasi Presiden. “Untuk itu kami mengingatkan kepada Presiden bahwa pernyataan ini sama sekali tidak seharusnya didiamkan, karena mengandung unsur kebencian terhadap kelompok jurnalis atau media yang kritis,” ujar koalisi.
Koalisi juga menilai ungkapan yang disampaikan Hasan Nasbi menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah, yang diwakili Kantor Komunikasi Kepresidenan, terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Bukannya menyampaikan, setidaknya sikap keprihatinan terhadap teror tersebut, justru seakan mendukung tindakan teror tersebut.
Puan Maharani Sepakat dengan Arahan Prabowo
Adapun Ketua DPR Puan Maharani meminta jajaran Kabinet Merah Putih memperbaiki komunikasi publik. Puan mengaku sepakat dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar anak buahnya lebih bisa menyampaikan pesan secara jelas kepada masyarakat. “Kami harapkan semua jajaran kementerian dan juru bicara kepresidenan mengikuti apa yang diperintahkan Presiden," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Maret 2025.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP itu menuturkan komunikasi publik yang buruk bisa berakibat misleading atau salah informasi, sehingga masyarakat tidak bisa menerima pesan secara utuh seperti yang dikehendaki Presiden. “(Harapannya) bisa memberikan informasi yang baik, yang benar, yang jelas kepada masyarakat terkait dengan program-program pemerintah,” kata Puan.
Cak Imin Sebut Kemampuan Komunikasi yang Baik Itu Penting
Adapun Menteri Koordinator Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar Atau Cak Imin mengatakan peringatan Presiden Prabowo soal komunikasi pejabat publik bertujuan agar para menteri dapat mengomunikasikan solusi atau jalan keluar atas suatu isu dengan baik. “Tentu peringatan Pak Prabowo kepada kita semua agar kita betul-betul memberikan jalan keluar, bukan menambah beban baru dengan komunikasi yang buruk,” kata Cak Imin di Jakarta, Selasa, seperti dikutip dari Antara.
Menurut dia, kemampuan komunikasi yang baik bersifat penting. Apalagi, di tengah era disrupsi media dengan derasnya arus informasi. “Jadi era media teknologi informasi yang canggih ini, didukung oleh media sosial, menuntut pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga, harus betul-betul memiliki kemampuan mengomunikasikan (sesuatu) dengan baik,” ujar dia.
Bahlil: Kemampuan Menyampaikan Informasi yang Baik Dapat Meminimalkan Disinformasi
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan perintah Prabowo agar anak buahnya memperbaiki komunikasi publik ditujukan agar kinerja pemerintah bisa tersampaikan ke masyarakat. “Sehingga ruang-ruang komunikasi itu bisa diisi oleh fakta-fakta apa yang kami kerjakan,” katanya ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu, 26 Maret 2025.
Bahlil menuturkan program-program pemerintah itu harus disampaikan dengan penyampaian yang baik dari pejabat negara. Menurut dia, kemampuan penyampaian informasi yang baik itu dapat meminimalkan disinformasi ke masyarakat.
M. Rizki Yusrial, Hendrik Yaputra, Hammam Izzuddin, Novali Panji Nugroho, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Sekolah Rakyat Beroperasi Juli 2025, Bagaimana Kemensos Mendapatkan Murid?
