Prabowo soal Pengangkatan CPNS: Lagi Diurus Semuanya

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pihaknya sedang mengurus masalah pengangkatan CPNS 2024 yang ditunda sampai Oktober 2025.

"Ya, lagi diurus semuanya," kata Prabowo sambil mengacungkan jempol tangannya saat ditemui awak media di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Maret 2025. 

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan pemerintah sudah membuat formulasi yang menjadi solusi terbaru terkait dengan penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS. “Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang memberikan update. Sudah ada solusinya. Tunggu saja,” kata Gibran dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025, dikutip dari Antara. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengatakan pengangkatan CPNS menunggu arahan Presiden Prabowo. Ia mengatakan Presiden Prabowo akan turun tangan. Salah satunya dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai pengangkatan CPNS tersebut. 

"Sudah dilaporkan nanti akan ada instruksi presiden ya," kata Rini kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Maret 2025.

Kementerian PAN RB menunda pengangkatan CPNS dari semula Maret 2025 menjadi 1 Oktober 2025. Pengangkatan ini diprotes karena molornya pengangkatan berarti membuat CPNS menganggur selama enam bulan. 

Sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi dan DPR sepakat untuk menyesuaikan jadwal pengangkatan CPNS menjadi Oktober 2025. Sedangkan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dijadwalkan pada Maret 2026.

Alasan penundaan DPR dan pemerintah sepakat untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN secara menyeluruh dalam waktu yang lebih cepat. Mengacu pada amanat UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, Rini menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pengelolaan ASN di seluruh Indonesia.

Menteri PAN RB Rini Widyantini membantah mundurnya jadwal pengangkatan bukan penundaan, melainkan penyesuaian agar seluruh CPNS dapat diangkat secara bersamaan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN guna mendukung program prioritas pembangunan. “Kan baru diputuskan barusan, DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan. Oktober CPNS," kata Rini usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025.

Rini juga membantah penyesuaian jadwal ini karena dampak pemangkasan anggaran. Penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS ini, kata dia, dilakukan karena masih ada pengumuman terkait CPNS yang harus diselesaikan di berbagai instansi.