.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta Pramono Anung melangsungkan rapat dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada hari ini. Rapat tersebut membahas rencana normalisasi Sungai Ciliwung.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Rapat dengan Menteri PUPR dan juga Menteri ATR untuk normalisasi Sungai Ciliwung yang harus segera dilakukan,” kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.
Pramono mengatakan normalisasi Sungai Ciliwung merupakan solusi bersifat medium term yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan banjir yang terus-menerus terjadi. Hal ini berbeda dengan modifikasi cuaca maupun pembangunan tanggul yang hanya bersifat short term.
“Banji ini baru diatasi diselesaikan yang bersifat jangka terlalu pendek, harian. Tiga hari kemarin mikirnya modifikasi cuaca. Nanti 28-29 Maret (tanggul untuk mengatasi) rob,” ujarnya menjelaskan.
Dia memastikan proyek normalisasi Sungai Ciliwung tersebut sudah dipastikan akan dilanjutkan. Pramono bahkan menyampaikan upaya normalisasi itu sudah mendapat dukungan penuh dari Kementerian PU dan Kementerian ATR/BPN.
Politikus PDIP tersebut menilai, normalisasi yang dilakukan terhadap Sungai Ciliwung akan dapat mengurangi setidaknya hampir separuh dari potensi banjir di Jakarta. “Dan kalau itu bisa dilakukan, maka 40 persen potensi banjir di Jakarta itu akan tertangani dengan baik,” kata Pramono seperti dikutip dari unggahan video di akun Instagramnya.
Pramono sendiri berkomitmen akan menggunakan pendekatan yang manusiawi dalam melakukan pembebasan lahan dan penataan bantaran sungai. Ia berjanji tidak akan ada penggusuran yang dilakukan kepada para warga.
“Kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran,” ucapnya dengan tegas.
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno sebelumnya juga menyampaikan normalisasi sungai dibutuhkan untuk penanganan banjir di hilir atau di kota. Alasannya, karena daerah resapan air di pusat kota lebih sedikit.
“Kalau yang namanya naturalisasi itu kan masih mengandalkan tanah itu bisa menyedot air. Tapi kalau normalisasi semua kan corak benangnya itu beton semua kan,” kata Rano kepada Tempo saat ditemui di kantornya di Balai Kota Jakarta, pada Kamis, 6 Maret 2025.
Program normalisasi sungai ini pernah dijalankan di era Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Kala itu, warga yang tinggal di bantaran sungai direlokasi untuk tinggal di rusun yang telah disiapkan Pemerintah Provinsi Jakarta.
