Qodari: MBG Kontrak Politik Prabowo, Tak Bisa Dihentikan

KEPALA Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyebut proyek makan bergizi gratis atau MBG sebagai “kontrak politik” Presiden Prabowo Subianto yang harus dilaksanakan. Menurut Qodari, program MBG tak akan dihentikan sebagaimana tuntutan sejumlah pihak.

Alasannya, kata Qodari, program makan bergizi merupakan janji kampanye Prabowo yang menjadi mandat rakyat setelah dia memenangkan pemilihan presiden 2024. "Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan," ujar Qodari melalui keterangan tertulis pada Rabu, 17 Juni 2026.

Qodari berujar, Prabowo memenangkan pilpres secara demokratis. Bagi Qodari, kemenangan Prabowo mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia memberikan mandat kepada Prabowo untuk menunaikan program-program yang telah dijanjikan, termasuk MBG.

"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya," tutur Qodari.

Qodari tak menampik bahwa pelaksanaan MBG menghadapi berbagai tantangan. Namun, ujarnya,  tantangan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan implementasi program andalan Prabowo itu.

Adapun, dia memastikan pemerintah tetap membuka ruang diskusi dan menerima masukan dari masyarakat agar penyelenggaraan MBG dapat berjalan lebih baik. Selain itu, Qodari juga menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaannya.

Tuntutan menghentikan MBG semakin menggema beberapa waktu terakhir. Misalnya dalam demonstrasi mahasiswa “Menuju Indonesia Bangkrut” pekan kemarin. Selain meminta MBG disetop, mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta juga meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok, serta penghentian pembangunan koperasi desa merah putih.

Mahasiswa menuntut pula agar militer kembali ke barak. Tuntutan serupa juga didengungkan di aksi yang digelar di Solo, Semarang, hingga Yogyakarta.

Sementara itu, Aliansi Perempuan Indonesia akan menggelar aksi turun ke jalan pada besok, Kamis, 18 Juni 2026. Aliansi membawa tiga tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi tersebut. Salah satunya menuntut penghentian sementara proyek makan bergizi gratis. Tujuannya untuk mengevaluasi total tata kelola proyek unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.

Perwakilan aliansi, Fanda Puspitasari, mengatakan evaluasi MBG tidak bisa hanya dilakukan dengan mengganti unsur pimpinan di Badan Gizi Nasional, tapi juga harus dengan audit dan perbaikan menyeluruh. "Karena itu kami menuntut setop MBG untuk dievaluasi besar," ujar pegiat dari Institut Sarinah itu melalui pesan WhatsApp, Rabu, 17 Juni 2026.