.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani secara resmi mengetuk palu pengesahan Revisi UU TNI dalam sidang paripurna yang digelar Kamis, 20 Maret 2025.
“Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang atas perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” kata Puan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pengesahan tersebut menuai kritik keras masyarakat yang menentang kembalinya aparat TNI ke jabatan sipil. Menurut masyarakat, pengesahan Revisi UU TNI tersebut membawa kembali dwifungsi TNI. Berikut beberapa aksi dari masyarakat yang turun ke jalan untuk tolak UU TNI di berbagai kota Indonesia.
- Yogyakarta
Pengesahan RUU TNI memicu kemarahan mahasiswa hingga aktivis di Yogyakarta pada Kamis, 20 Maret 2025. Ratusan massa dengan berpakaian hitam sejak pagi telah mengepung DPRD Yogyakarta. Datang dari berbagai kampus dan lembaga, masyarakat menggelar berbagai aksi selain orasi dan membentangkan spanduk-spanduk besar di lobi DPRD Yogyakarta untuk tuntut pembatalan UU TNI. Ratusan personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan aksi tersebut.
"Demokrasi masyarakat sipil kini sedang terancam, menyusul disahkannya revisi UU TNI yang mengizinkan tentara mengisi jabatan-jabatan publik di luar sektor pertahanan," ujar juru bicara aksi DPRD DIY Bung Koes.
- Bandung
Kolektif masyarakat sipil Kota Bandung melakukan aksi tolak UU TNI di depan gedung DPRD Jawa Barat pada Kamis, 20 Maret 2025. Aksi tersebut merupakan respon terkait penetapan UU TNI oleh DPR yang dinilai membahayakan keberlangsungan demokrasi.
“Sebelum RUU ini (Revisi UU TNI) sebenarnya kita bisa melihat bagaimana militerisme itu yang dari tadi disuarakan kawan kawan itu sudah muncul itu dari polri dan militer bisa menjabat di kementerian. Paling baru, sebelum RUU ini kita bisa lihat Prabowo, sekretaris kabinetnya itu dari TNI aktif dan beberapa lainnya. Ini berbahaya untuk demokrasi,” ujar Emen, perwakilan dari Serikat Pekerja bangunan Pasteur pada Kamis, 20 Maret 2025.
- Malang
Di Malang, unjuk rasa dilakukan untuk menolak pemberlakuan UU TNI di depan Gedung DPRD Kota Malang pada Ahad malam, 23 Maret 2025. Dalam aksi tersebut, ratusan pendemo gabungan masyarakat, mahasiswa, dan suporter sepak bola berhasil menjebol dan membakar area depan gedung DPRD Kota Malang. Namun, personel gabungan Polri dan TNI memukul mundur para demonstran. Beberapa di antaranya dilaporkan ditangkap oleh aparat kepolisian dan militer.
“Ada korban yang mengalami bocor kepala. Banyak yang ditangkap dalam kondisi luka-luka. Kami mengamati, ada proses penangkapan yang sewenang-wenang dan kami duga aparat telah melakukan tindakan eksesif (tindakan keras yang melampaui batas kebiasaan),” kata Koordinator Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Malang Daniel Alexander Siagian pada Senin, 24 Maret 2025.
- Surabaya
Aksi demonstrasi di Surabaya mengalami kisruh lantaran adanya penangkapan peserta oleh polisi pada 24 Maret 2025. Berdasarkan informasi yang didapatkan Tempo, terdapat 25 demonstran yang ditangkap polisi. Koordinator Divisi Advokasi KontraS Surabaya Fatkhul Khoir membenarkan informasi tersebut. Para peserta demo yang ditangkap masih diamankan di Polrestabes Surabaya.
“Belum ada yang dibebaskan,” ujar Djuir, sapaan akrabnya kepada Tempo pada 24 Maret 2025. Dari jumlah peserta yang ditahan, empat di antaranya merupakan mahasiswa Universitas Airlangga (Unair).
Hammam Izzuddin, Pribadi Wicaksono, Linda Lestari, Abdi Purmono, dan Hanaa Septiana berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Ketua MKMK Soal UU TNI: Pembahasannya Cacat Legislasi
