TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti merespons para siswa di Papua yang lebih memilih pendidikan gratis dibandingkan makan bergizi gratis. Dia mengatakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu masih memerlukan evaluasi dari berbagai kasus yang terjadi.
"Ya program ini (makan bergizi gratis) nantikan masih terus akan dievaluasi dan juga akan terus disempurnakan," kata Mu'ti usai acara Sarasehan Asta Cita dalam perspektif ulama Nahdatul Ulama di The Sultan Hotel, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Mu'ti, penyempurnaan itu agar program makan bergizi gratis dapat disukai oleh banyak anak, termasuk di Papua. Sehingga, program ini dapat memberikan keuntungan jangka panjang seiring berjalannya pendidikan. "Sehingga berbagai kasus-kasus yang terjadi di lapangan tentu akan menjadi input untuk penyempurnaan program makan bergizi gratis ini pada masa yang akan datang," ujarnya.
Mu'ti menyatakan Kemendikdasmen mendukung program MBG. Pihaknya berencana akan turut memberikan masukan yang cocok untuk program makan bergizi gratis. "Kami berikan masukan-masukannya untuk perbaikan program makan bergizi gratis ini pada masa yang akan datang," kata dia.
Di media sosial, beredar video yang menunjukkan aksi pelajar di Kabupaten Yakuhimo Papua menolak program makan bergizi gratis. Salah satunya diunggah akun @K*******9 di X. Dalam akun itu, tampak rombongan pelajar berseragam SMA memenuhi jalan sambil membawa poster. Mereka menyerukan orasi bahwa siswa tak membutuhkan makan bergizi gratis, melainkan sekolah gratis.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program MBG belum menyentuh wilayah Papua karena dipengaruhi oleh tiga hal esensial, yang salah satunya tidak dimiliki oleh wilayah Papua. "Ada tiga hal yang penting dalam program ini. Satu, anggaran. Dua, sumber daya manusia. Tiga, infrastruktur. Anggaran sudah selesai. SDM ada. Infrastruktur yang belum," kata dia, Senin malam, 3 Februari 2024.
Saat ini, Dadan mengklaim pemerintah sedang mengusahakan agar Papua dan Papua Tengah segera menerima manfaat makan bergizi gratis. Dadan mengatakan kedua wilayah itu termasuk yang diprioritaskan. Usaha pemerintah, kata Dadan, dalam mempercepat capaian target program itu dilakukan dengan penambahan dapur dan kerjasama lintas sektor.
Dadan menarget sebanyak 1,5 juta orang akan menikmati makan bergizi gratis pada pertengahan Februari. Hal itu menyusul rencana penambahan sekitar 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di bulan yang sama.
Dian Rahma Fika berkontribusi dalam pembuatan artikel ini.