.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Tranportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyoroti urgensi patroli dan pengawalan (patwal) untuk pejabat negara di jalan raya. Menurut dia, perlu ada pembatasan pemberian patwal untuk pejabat negara itu. Ia malah sarankan pejabat gunakan transportasi publik.
Djoko menilai pengawalan di jalan raya hanya dikhususkan untuk presiden dan wakil presiden saja. Terlebih lagi, kata dia, kondisi tingginya hiruk-pikuk kemacetan di Jakarta sebagai daerah pusat pemerintahan. "Pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 28 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menyarankan agar pejabat negara selain presiden dan wakil presiden mulai membiasakan diri untuk memakai angkutan umum dalam kesehariannya. Menurut dia, dengan memakai angkutan umum tidak akan menghalangi agenda rapat para pejabat negara tersebut. "Minimal sekali seminggu (pakai angkutan umum)," ujarnya.
Respons Para Pejabat
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi usulan MTI tersebut. Menurutnya, dirinya tak perlu lagi diajari untuk menggunakan transportasi umum karena dulunya ia adalah seorang sopir angkot.
“Tolong kasih tahu kepada pengamat itu, jangan ajari saya naik angkutan umum karena saya kondektur angkot tiga tahun di terminal, jadi sopir angkot dua tahun waktu sekolah SMA,” kata Bahlil kepada wartawan di The Highland Park Resort, Bogor, Minggu, 2 Februari 2025.
Bahlil menyebut dirinya sudah tahu cara naik angkot. Dia meminta tak diajari soal naik angkutan umum. "Jadi nanti gue jelasin bagaimana cara naik angkot yang benar. Bagi saya, jangan diajarin dengan itu. Karena memang itu ilmu saya," kata Bahlil.
Dia mengaku tak masalah jika diminta untuk naik angkutan umum. Dia juga mengaku bersedia jika diminta memberikan penjelasan terkait pemahaman penggunaan kendaraan umum. “Nggak ada masalah, tapi nggak perlu untuk diumumin begitu lah,” ujarnya.
Menteri Prabowo yang lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas juga memberikan tanggapan atas desakan MTI. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah terbiasa jalan kaki. "Saya kan memang biasa jalan kaki. Coba lihat tuh kaki saya gede," ujar Zulhas di sela kunjungan kerja bertemu petani di Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur, pada Senin, 3 Februari 2025.
Hal senada diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak perlu dikawal menggunakan patwal. Ia menegaskan lebih memilih naik sepeda motor atau jalan kaki.
"Sebetulnya kalau tujuannya malah untuk itu, sekali-kali naik sepeda motor, saya malah lebih setuju. Kenapa? Bisa lebih cepat naik sepeda motor," ujar Nusron kepada awak media di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 1 Februari 2025.
Masifnya atwal untuk pejabat negara telah menimbulkan kemacetan di jalan raya. Selain itu suara sirine patwal berpotensi membuat pengguna jalan lain menjadi stres. Wakil Ketua MTI Djoko menyebut pengguna jalan yang punya hak utama untuk didahulukan ialah kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas, ambulans yang membawa orang sakit, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan lembaga negara.
Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
