Serba-serbi Naiknya Kasus Pagar Laut Tangerang dan Bekasi ke Penyidikan

Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut tersebut, yang akhirnya dilakukan bersama tim gabungan dari TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta nelayan setempat.

Kejagung Selidiki Dugaan Pelanggaran
Kejaksaan Agung (Kejagung) turut menyelidiki kasus ini dengan mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan pihaknya proaktif dalam penyelidikan, meski belum berada pada tahap projustitia. Kejagung juga tengah mengkaji dugaan tindak pidana korupsi terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di lokasi pagar laut tersebut. Namun, Harli menekankan bahwa instansi terkait, seperti KKP, tetap menjadi leading sector dalam menangani kasus ini.

Beredarnya surat dengan kop Kejaksaan Agung yang meminta data penerbitan HGB dan SHM di kawasan perairan Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, serta wilayah pesisir Bekasi semakin memperkuat dugaan adanya pelanggaran hukum dalam penerbitan sertifikat tersebut.

KKP Periksa Kades Kohod dan 13 Nelayan
Selain Kejagung, KKP juga telah memeriksa Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, serta 13 nelayan terkait pagar laut tersebut. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penegakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang kelautan dan perikanan. KKP memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara profesional dan transparan untuk menegakkan ketertiban dalam pengelolaan ruang laut.

Kemendagri Dalami Dugaan Keterlibatan Kades dalam Penerbitan Sertifikat
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga turut menyelidiki dugaan keterlibatan Kepala Desa Kohod dalam penerbitan sertifikat HGB pagar laut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa Kemendagri akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran sumpah jabatan oleh kepala desa jika terbukti terlibat dalam kasus ini.

Sebuah video yang menunjukkan Arsin bin Asip sedang meninjau pemasangan pagar laut sempat viral di media sosial. Namun, Arsin membantah terlibat dalam proyek tersebut, menyatakan bahwa kehadirannya hanya untuk meninjau laporan dari warga setempat.

Penyalahgunaan Wewenang dalam Penerbitan Sertifikat?
Penyelidikan menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan SHGB dan SHM di lokasi pagar laut. Bareskrim Polri telah memeriksa tujuh pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan Bekasi terkait dugaan manipulasi dokumen kepemilikan lahan di perairan tersebut. Sejumlah sertifikat tanah yang awalnya diterbitkan untuk lahan darat diduga dipindahkan secara misterius ke area laut yang kemudian dipagari dengan bambu.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pemindahan lahan ini mencakup area seluas 581 hektare di Tangerang dan Bekasi serta melibatkan beberapa perusahaan serta individu. Akibatnya, Nusron telah memecat enam pejabat Kantor Pertanahan Tangerang dan Bekasi yang diduga terlibat dalam skandal ini.

Dugaan Pemalsuan Dokumen dan Pencucian Uang
Bareskrim Polri menduga bahwa dokumen yang digunakan untuk pengajuan SHGB dan SHM tersebut adalah palsu. Dugaan tindak pidana ini berpotensi melanggar Pasal 263, 264, dan 266 KUHP, serta Pasal 3, 4, dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kasus ini terus berkembang dengan berbagai instansi hukum dan pemerintah yang terus menggali informasi lebih lanjut. Ke depan, publik menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut terkait siapa pihak yang bertanggung jawab dalam kasus pagar laut di dua lokasi ini.

Sapto Yunus, Ade Ridwan Yandwiputra, Hendrik Khoirul Muhid, dan Yudono Yanuar berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Anggota DPR Cecar Menteri HAM Natalius Pigai: 105 Hari Tak Terlihat Bekerja

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini