.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar melantik enam pejabat eselon II pada Jumat, 28 Februari 2025. Ia mengatakan pelantikan ini untuk mensukseskan lima prioritas BPOM sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto.
Taruna Ikrar mengatakan lima prioritas itu adalah berkontribusi menurunkan harga obat, mempercepat inovasi obat baru, mempermudah sertifikasi dan izin edar, mereview regulasi. "Dan meningkatkan reputasi BPOM di kancah global dengan menjadi WHO Listed Authority (WLA)," ucap Taruna dalam keterangan resminya pada Sabtu, 1 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengatakan pelantikan tersebut juga untuk mendukung Asta Cita Prabowo. Taruna berujar BPOM menyokong Asta Cita tentang swasembada pangan, lapangan kerja berkualitas dan industri kreatif, pembangunan sumber daya manusia, serta reformasi birokrasi.
"Kami semua panutan masyarakat. Jauhi tindakan melanggar kode etik dan kode perilaku ASN dengan core value berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif serta bangun relasi baik dengan stakeholder dan masyarakat," ujarnya.
Taruna berharap pejabat yang telah dilantik dapat meningkatkan prestasi di BPOM. Ia mengatakan hal ini dengan menyelaraskan filosofi yang ada di lembaganya.
"Badan POM terdiri tiga manifestasi, yaitu menjulang di mana visinya harus tinggi, membumi aturan yang ditetapkan harus dapat diaplikasikan dengan baik, dan mengakar visi misi yang dijalankan mengakar di sanubari bahkan ke masyarakat," kata Taruna.
Menurut dia, sumpah janji yang diucapkan enam pejabat eselon II BPOM adalah komitmen untuk selalu loyal pada bangsa dan negara. Taruna meminta agar para pejabat yang telah dilantik untuk mengedepankan integritas.
"Buktikan dengan kinerja terbaik dan prestasi. Mari kawal bersama agar Badan POM menjadi otoritas regulatori obat dan makanan yang berintegritas, kredibel, dan membanggakan," tutur dia.
Adapun enam pejabat yang dilantik oleh Taruna adalah Adriana Krisnawati sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Lynda Kurnia Wardhani sebagai Kepala Biro Kerjasama dan Humas, Asih Liza Restanti sebagai Kepala Biro Umum.
Lalu ada Syamsidar Thamrin sebagai Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, Antonius Tarigan sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, dan Ali Muharram sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM).
