.png)
KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas mengatakan sebagian besar penolakan masyarakat atas pendirian batalyon teritorial pembangunan di berbagai daerah terjadi karena sengketa lahan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut dia, terdapat sejumlah kasus di mana masyarakat telah menempati suatu lahan selama puluhan tahun sehingga merasa memiliki tanah tersebut, padahal secara administrasi lahan itu tercatat sebagai aset pemerintah daerah.
Nas menyebut warga-warga yang menuduh TNI menyerobot lahan mereka juga acap tidak memiliki sertifikat atas tanah yang disengketakan. “Jadi kalau masyarakat yang komplain ini tanah mereka, perlu kita lihat di situ sertifikatnya,” kata Nas dalam jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026.
Nas menjelaskan, pembangunan Batalyon Teritorial merupakan bagian dari desain besar pemerintah dalam memperkuat sistem pertahanan nasional. Ia menyebut program ini tidak dijalankan secara sepihak oleh TNI, melainkan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.
Dalam konteks penunjukan lahan, lokasi pembangunan satuan baru umumnya berasal dari dua sumber. Pertama, lahan yang sudah menjadi aset Kementerian Pertahanan atau TNI. Lalu kedua, lahan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Nas mengklaim TNI tidak pernah secara sepihak menyerobot lahan milik warga untuk pembangunan satuan baru tersebut. “Jadi pemerintah daerah yang menentukan, bukan kami yang sekonyong-konyong TNI nge-plot di peta,” kata Nas.
Sebelumnya, berbagai penolakan masyarakat atas pembangunan batalyon oleh TNI mencuat di berbagai daerah. Salah satu penolakan yang sempat viral terjadi di Desa Selosabrang, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Para petani menolak pembangunan batalyon sebab unit itu akan dibangun di atas lahan kebun kopi, serta pohon mahoni dan jati, yang menjadi mata pencaharian mereka.
Keberatan kelompok petani itu disampaikan dalam forum dialog antara warga dan pemangku kepentingan sebagaimana yang telah tersebar di media sosial.
Salah satu akun yang mengunggah ulang potongan dialog itu ialah @suaraakarrumputt di platform Instagram. Dalam video tersebut, terlihat seorang petani menyampaikan keberatannya di hadapan Tentara Nasional Indonesia, polisi, serta pemangku desa.
Dalam orasinya itu, dia mengatakan pembangunan batalyon teritorial pembangunan oleh militer berdampak pada lahan ketahanan pangan yang dimiliki Selosabrang. "Kalau (pembangunan batalyon) ini dilaksanakan, habis lahan pertanian Selosabrang," kata dia.
