.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X DPR Fraksi PKB Habib Syarief Muhammad meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran belanja negara terhadap empat kementerian di bidang kesejahteraan rakyat. Di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Hal itu dia sampaikan saat menghadiri rapat dengar pendapat umum bersama sejumlah organisasi guru di Komisi X DPR pada Kamis, 6 Februari 2025. "Khusus empat kementerian ini jangan diberlakukan efisiensi. Mudah-mudahan didengar," kata Habib di ruang rapat Komisi X DPR, Senayan, Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Habib, empat kementerian itu perlu mempunyai peran penting bagi kemajuan bangsa. Slih-alih dipangkas anggarannya, empat kementerian itu seharusnya mendapatkan perhatian khusus. "Khusus untuk empat kementerian itu perlu mendapatkan perhatian khusus," ujarnya.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimplementasikan upaya efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun pada 2025. Selain itu, pemangkasan atas anggaran belanja negara diberlakukan terhadap transfer ke daerah, dengan nilai lebih dari Rp 50,59 triliun.
Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, serta dipertegas oleh Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, menteri dan pimpinan lembaga diminta melakukan efisiensi anggaran masing-masing, serta membahasnya dengan mitra komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil revisi nantinya berupa pembintangan anggaran dan disampaikan ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati paling lambat Jumat, 14 Februari 2025.
Empat kementerian yang diusulkan tidak dipangkas anggarannya justru masuk ke dalam kelompok kementerian yang diefisiensikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan instansi yang dia pimpin juga terkena efisiensi anggaran.
Dia menyebut kementeriannya kini tengah mengkaji lebih lanjut dampak dari pemangkasan tersebut. “Ada efisiensi Rp8,01 triliun,” ujar Mu’ti melalui pesan tertulis kepada Tempo, Rabu, 5 Februari 2025.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi juga dikabarkan terkena efisiensi anggaran. Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti menyebut kementerian yang dipimpin Satryo Seomantri Brodjonegoro itu dipangkas anggarannya Rp 22 triliun, dari total Rp 57 triliun.
Kemenag juga mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 14,28 triliun, dari semula Rp 78,59 triliun menjadi sebesar Rp64,27 triliun. Menteri Agama Nasaruddin Umar menuturkan rencana pemangkasan anggaran di Kemenag masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh Kemenkeu. Hingga kini, hasil identifikasi sementara baru mencapai Rp 7,28 triliun.
Anggaran Kementerian Kesehatan turut terdampak pemangkasan anggaran hingga lebih dari Rp 19,6 triliun di tahun ini. “Kan kami diminta (efisiensi) Rp 19,6 triliun. Kemarin sudah kami ajukan ke DPR, jadi sudah disetujui efisiensi Rp 19,6 triliun itu,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pada Kamis, 6 Februari 2025.
