.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengawas Komite Donor Darah Indonesia (KDDI) Agung Laksono membantah adanya politik uang dalam pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia. “Bukan untuk money politics jual beli suara, tapi memang tidak semua orang mampu sehingga mereka kumpul itu ada biaya tiket yang diganti,” kata Agung ketika dihubungi Tempo pada Senin, 2 Desember 2024.
Sebelumnya, beredar surat undangan dari Komite Donor Darah Indonesia yang mengundang Ketua PMI dari seluruh Indonesia untuk hadir dalam pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada 29 hingga 30 November 2024. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum KDDI Edward Napitupulu. Adapun Muasyawarah Nasional (Munas) PMI untuk pemilihan ketua akan diadakan pada 8 sampai 10 Desember 2024 mendatang.
“Pada kesempatan yang baik tersebut, KDDI berkomitmen mendukung Bapak DR. dr. H.R Agung Laksono menjadi calon Ketua Umum PMI Pusat periode 2024-2029,” demikian tertulis dalam surat tersebut. Selain itu, KDDI juga menyatakan akan menanggung biaya pergi-pulang ke Jakarta beserta uang saku.
Menurut Agung, ide pencalonan dirinya sebagai ketua muncul dari internal PMI sendiri. “Suasana batin di dalam kepengurusan PMI ingin ada perubahan, ingin ada sesuatu yang lebih segar lagi,” kata Agung. Namun, sesuai aturan, calon ketua PMI harus diusung oleh minimal 20 persen dari keanggotaan PMI. Oleh karena itu, kata Agung, pertemuan tersebut diadakan agar Ketua PMI dari berbagai daerah bisa menyatukan pikiran.
Pengurus PMI Pusat sendiri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa KDDI tidak memiliki afiliasi dengan PMI. “Kalau ada yang sampai harus berusaha keras, apalagi memobilisasi dukungan dengan iming-iming uang, mereka pasti tidak paham kultur PMI,” kata anggota Pengurus PMI Pusat Sudirman Said ketika dihubungi Tempo pada Ahad, 1 Desember 2024.
Narasumber Tempo yang mengetahui rencana pencalonan Agung Laksono mengatakan ada upaya intervensi dari Kementerian Kesehatan untuk mengganti Ketua PMI saat ini yaitu Jusuf Kalla. Namun, baik Agung maupun Kementerian Kesehatan membantah tuduhan tersebut. “Tidak ada. Beliau (Kementerian Kesehatan) cawe-cawe nggak ada sama sekali,” ujar Agung.
“Kami menegaskan kembali bahwa keterlibatan Kemenkes dalam Munas PMI tidak pernah terjadi, apalagi dengan tujuan politis,” ucap Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Aji Muhawarman dalam keterangan resmi pada Ahad, 1 Desember 2024.
