.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Sosial dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah mendiskusikan besaran gaji yang akan diberikan pada guru-guru yang mengajar di sekolah rakyat. Menurut Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, sudah ada beberapa angka yang dipertimbangkan.
Dia membocorkan paling sedikit para pengajar akan mendapatkan gaji setara dengan upah minimum regional (UMR). “Saya belum berani nyebut angka tapi sudah ada beberapa. Insya Allah akan kita sesuaikan dengan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Harapan kita lebih dari (UMR) lah ya,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 9 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menjelaskan guru yang akan direkrut menjadi tenaga pengajar di Sekolah Rakyat akan diambil dari pengajar yang sudah mendapatkan sertifikasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Mereka nantinya akan dikontrak khusus melalui kontrak kerja individu, dan tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Saifullah, alasan pemerintah tidak mengambilnya dari pegawai yang sudah berstatus ASN atau PPPK karena para pegawai tersebut sudah bertugas di daerah. “Nah umumnya juga daerah itu kekurangan guru. Jadi tentu prioritas kami adalah tidak mengganggu proses belajar-mengajar di tempat para guru itu sudah bekerja,” kata dia.
Sementara itu, proses rekrutmen para pengajar ini direncanakan akan dibuka pada paruh kedua di bulan April, bersamaan dengan penerimaan peserta didik yang akan bersekolah di lembaga tersebut. Saifullah mengatakan semua proses rekrutmen itu ditargetkan rampung pada Mei 2025 mendatang. “Ya ini proses Insya Allah diharapkan di April ini, targetnya Mei tuntas,” ucapnya.
Pada tahap awal, ada 53 sekolah rakyat yang akan dibuka di tahun ajaran 2025-2026. Beberapa di antaranya berada di Jakarta, Bekasi, Temanggung, Magelang, Bandung, Kalimantan, Aceh, hingga Papua. Saifullah menuturkan semua mekanisme penerimaan guru hingga kurikulum pembelajaran di Sekolah Rakyat akan disepakati oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Sosial pada siang ini, Rabu, 9 April 2025. “Hari ini nanti kita akan ketemu Kementerian PU di sini kira-kira nanti jam 12 siang ini. Kita juga akan lakukan koordinasi dengan Satgas Kurikulum dan Rekrutmen Guru-Siswa itu,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 200 Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan gratis yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu. Lembaga pendidikan di bawah Kemensos ini akan dibangun menyerupai sekolah asrama atau boarding school. Nantinya, seluruh kebutuhan sekolah murid Sekolah Rakyat mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya 100 persen akan ditanggung oleh negara.
Pemerintah akan memanfaatkan integrasi antara data pokok pendidikan (Dapodik) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) untuk melakukan rekrutmen peserta didik. Adapun siswa yang berhak masuk ke lembaga anyar ini adalah anak-anak dari keluarga dalam desil 1 dan 2 (kategori paling miskin) dan yang tidak terdata di Dapodik.
“Kalau mereka tidak terdata dalam dapodik, berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah,” ujar Gus Ipul.
Nabila Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
