.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan belum ada pembicaraan mengenai pengganti Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) pascapenetapannya sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
"Kami belum bicara hal itu," kata Puan seusai HUT ke-52 PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 10 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Puan mengatakan Hasto akan mengikuti proses hukum sebagai warga negara. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini menekankan yang paling penting tetap harus ada asas praduga tak bersalah.
"Ya, kita lihat dulu apa yang akan terjadi. Kita praduga tak bersalah dulu," kata Puan.
Hasto menjadi tersangka tersangka atas kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dalam penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Selain itu, Sekjen PDIP ini juga dijerat kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice seputar penanganan perkara ini.
Kubu Hasto menepis segala tuduhan terhadapnya. Sejumlah elite PDIP beberapa kali menyuarakan ada upaya politisasi hukum di balik penetapan tersangka Hasto oleh KPK.
"Kasus ini bermuatan politik, kriminalisasi. Saya siap menghadapi badai dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Kalau akhirnya ada kriminalisasi dan saya dianggap bersalah, lalu dianggap merugikan negara padahal tak ada kerugian negara,” kata Hasto dalam wawancara khusus yang dimuat dalam Majalah Tempo edisi 5 Januari 2025.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu tidak gamblang menyebut waktu pemanggilan tersebut. "Tunggu saja," kata dia di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Januari 2025. Menurut informasi dari seorang pejabat KPK yang mengetahui perkara ini, Hasto akan diperiksa pada Senin, 13 Januari mendatang.
Pemeriksaan tersebut seharusnya dilakukan pada Senin lalu, tapi Hasto meminta penjadwalan ulang karena ada kegiatan hari ulang tahun PDIP.
Namun Hasto mengaku akan menghadiri pemeriksaan KPK yang dijadwalkan pada Senin pekan depan. "Sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan memenuhi pemanggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan," kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Januari 2025.
