.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Agung Laksono, menyampaikan keinginannya untuk makin mengharmoniskan hubungan Palang Merah Indonesia (PMI) dengan pemerintah apabila terpilih sebagai Ketua Umum PMI pada Musyawarah Nasional (Munas) kali ini.
"Saya kira ke depan hubungan yang terbangun kian harmonis, saling membutuhkan dan melayani," kata Agung di Jakarta, Ahad, 8 Desember 2024.
PMI, menurut Agung, mesti saling membutuhkan dengan pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih maksimal. Namun, dalam hubungan yang saling membutuhkan itu, posisi PMI sebagai lembaga kemanusiaan independen tetap tidak bisa diganggu gugat.
Menurut Agung, meski berdasarkan Undang-Undang, Presiden berposisi sebagai pelidung bagi PMI di tingkat nasional. Akan tetapi, ia menjamin jika terpilih menjadi Ketua Umum PMI, keindependensi PMI akan tetap terjaga.
"PMI tidak masuk di struktural pemerintah, tapi menyatu untuk saling mendukung," ujar mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu.
Sebelumnya, Agung telah mendeklarasikan diri maju sebagai bakal calon Ketua Umum PMI pada Munas ke-22 PMI di Jakarta. "Saya Agung Laksono siap maju sebagai calon atau kandidat ketua umum PMI untuk masa bakti 2024-2029," kata Agung dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 6 Desember 2024.
Agung mengaku dirinya sudah memenuhi syarat sebagai calon ketua umum yang diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PMI. Syarat itu yakni memiliki jaringan yang luas, berpengalaman dalam berorganisasi, dan berwibawa di mata pemerintah.
Ketua Pengawas Komite Donor Darah Indonesia (KDDI) itu juga mengklaim mendapat dukungan mayoritas untuk menjadi Ketua Umum PMI dari para pengurus di daerah. Klaim ini disampaikan Agung saat deklarasi dukungan pengurus PMI daerah se-Indonesia yang diumumkan di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat, Sabtu sore, 7 Desember 2024.
"Dukungan berkembang terus. Sampai kemarin lebih dari 250 dukungan, sudah lebih dari 50 persen," kata Agung usai acara deklarasi.
Agung mendapat informasi ada 476 peserta munas dari berbagai daerah yang berhak mengikuti musyawarah nasional. Peserta ini akan menjadi pemilih ketua umum dalam munas yang digelar pada 8-10 Desember 2024.
Eka Yudha Saputra berkontribusi alam penulisan artikel ini.
