Diskusi Pojok Bulaksumur UGM: Makan Bergizi Gratis Jangan Sampai Jadi Proyek Bancakan Korupsi

Namun, proses tata kelola pengadaan program ini perlu menuntut transparansi dan akuntabilitas agar tepat sasaran. Bukan menjadi proyek bancakan untuk korupsi. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk “Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Tinjauan Perspektif Gizi, Kebijakan, dan Supply Chain Bahan Pangan” di Selasar Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM), pada Rabu, 15 Januari 2025. 

Diskusi Pojok Bulaksumur tersebut diselenggarakan Sekretariat Universitas UGM yang menghadirkan tiga orang pakar dari UGM, yaitu Dosen Manajemen Kebijakan Publik Fisipol Prof Wahyudi Kumorotomo, Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Prof Subejo, dan Dosen Departemen Gizi Kesehatan FK-KMK Toto Sudargo.

Toto Sudargo mengatakan, program MBG berpotensi besar untuk meningkatkan kemampuan fungsi kognitif siswa, jika dikelola dengan baik. Namun, program ini perlu diimbangi dengan pengolahan gizi dari menu makanan. 

“Konsumsi makanan bergizi, seperti protein dari telur, sangat penting untuk mendukung perkembangan otak. Namun, penyajiannya juga harus diperhatikan agar anak-anak tertarik untuk mengkonsumsinya,” kata Toto, pada 15 Januari 2025, seperti dikutip dari laman ugm.ac.id.

Toto juga mencontohkan, menu telur yang diolah dengan baik, seperti dadar atau orak-arik, akan memberikan manfaat lebih karena tambahan kalorinya. Akibatnya, ia menekankan kualitas gizi makanan lebih diutamakan daripada kuantitasnya. 

“Yang penting anak-anak mau makan dan makanan tidak terbuang. Jangan sampai makanan hanya diacak-acak dan menjadi sampah,” ujarnya.

Sementara itu, Subejo menyoroti pentingnya memanfaatkan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program MBG. Ia menyampaikan, ketergantungan pada bahan impor, seperti gandum, menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi. 

“Indonesia memiliki banyak sumber karbohidrat lokal, seperti singkong, jagung, dan sagu. Jika bahan-bahan ini dimanfaatkan, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memberdayakan petani lokal,” ujar Subejo. 

Subejo menyarankan, pemberdayaan desa sebagai basis distribusi makanan bergizi. Menurut Subejo, jika desa diberi otoritas untuk mengelola dana dan menyusun menu berbasis bahan lokal, distribusi akan lebih efisien dan dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Mekanisme ini juga dapat mengurangi risiko makanan basi karena perjalanan distribusi yang terlalu jauh,” kata Subejo.

Di sisi lain, Wahyudi Kumorotomo mengatakan, soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana besar yang dialokasikan untuk program MBG agar bisa tepat sasaran. Menurutnya, potensi terjadi korupsi harus diantisipasi dengan pengawasan ketat seluruh lapisan masyarakat. 

“Dana sebesar Rp71 triliun per tahun yang ditargetkan untuk 19,4 juta anak ini harus dipantau penggunaannya. Jangan sampai ada korupsi atau dana yang dialihkan untuk kepentingan lain,” kata Wahyudi.

Ketiga pakar UGM ini sepakat bahwa program MBG adalah investasi jangka panjang yang memerlukan komitmen berkelanjutan dari berbagai pihak. Toto mengingatkan bahwa keberhasilan program serupa di India ini baru terlihat setelah berjalan lebih dari satu dekade.

“Program ini harus berjalan terus-menerus dan tidak boleh berhenti hanya karena berganti pemerintahan. Jika konsisten, Indonesia bisa mencapai hasil yang signifikan, baik dalam hal kesehatan, kemampuan, maupun prestasi generasi mendatang,” kata dia.

Diskusi Pojok Bulaksumur di UGM yang berlangsung selama dua jam ini ditutup dengan harapan besar terhadap keberhasilan MBG. Para pakar mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung dan mengawasi pelaksanaan program ini. Toto berkata, “Ini adalah investasi untuk generasi masa depan. Jika program ini berhasil, Indonesia akan memiliki generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap bersaing di kancah global.” 

Pilihan Editor: Hari Pertama Makan Bergizi Gratis di Beberapa daerah, Ada yang Telat Makan Menunggu Pejabat Datang