.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Agama Romo R. Muhammad Syafi’i mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Kementerian Agama merancang kebijakan mengenai biaya haji 2025 yang lebih rasional dan efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan ibadah haji.
"Presiden RI sangat memperhatikan kebutuhan jemaah haji, termasuk memastikan kebijakan biaya haji dirancang secara rasional tanpa mengurangi kualitas layanan," kata Romo Syafi'i dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024.
Sampai saat ini, Kementerian Agama dan Dewan Perwakilan Rakyat belum menetapkan biaya haji 2025. Saat rapat dengar pendapat di DRP pada Rabu lalu, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang meminta Kementerian Agama segera mengusulkan biaya haji. Usulan tersebut yang akan dibahas secara bersama-sama di DPR.
Setelah pembahasan itu, eksekutif dan DPR akan memutuskan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) –total biaya haji— dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) –biaya yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji setelah dikurangi subsidi dari nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Adapun angka BPIH pada 2024 lalu mencapai Rp 93,4 juta per satu orang calon jemaah haji. Lalu angka Bipih 2024 sebesar Rp 56 juta per orang.
Rencana Kampung Haji di Arab Saudi
Wakil Menteri Agama Romo R. Muhammad Syafi’i mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap kebutuhan jemaah haji Indonesia. Salah satunya, yaitu rencana membangun kampung haji Indonesia di Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji.
Romo Syafi’i, mengatakan tujuan pembangunan kampung haji tersebut adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih layak, aman, dan nyaman kepada jamaah haji asal Indonesia. "Kawasan ini direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 50 hektare di Jabal Umar. Kawasan seluas 50 hektare di Jabal Umar tersebut merupakan konsesi Kerajaan Arab Saudi selama 100 tahun untuk Indonesia," kata dia.
Politikus Partai Gerindra juga menggarisbawahi mengenai tantangan dalam pengelolaan dana haji, yaitu keberlanjutan pembiayaan, terutama ketika kuota haji meningkat atau ada keberangkatan haji dua kali dalam satu tahun. Penyelenggaran ibadah haji sebanyak dua kali dalam satu tahun diperkirakan akan berlangsung pada 2027 mendatang.
"Sinergi antara pemerintah, pengelola dana, dan masyarakat sangat penting agar pelayanan haji tidak hanya lebih baik, tetapi juga berkesinambungan," katanya.
