.png)
TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir turut menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024, Rabu 27 November 2024.
Haedar mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) 005 Rukeman, Dusun Gatak, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Haedar yang didampingi istri Siti Noodjannah Djohantini menggunakan suaranya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul sebagai kabupaten tempat kediamannya.
"Saya berharap Pilkada Serentak 2024 ini diselenggarakan dengan bersih, jujur, dan adil, serta bermartabat," kata Haedar usai menggunakan hak pilihnya.
Haedar juga mendorong agar berbagai pihak bisa menjaga agar Pilkada serentak 2024 ini berdaulat. "Berdaulat, yang bersih dari segala campur tangan lembaga atau siapapun," kata dia.
Haedar mengatakan berdaulatnya penyelenggaraan Pilkada, akan mendorong demokrasi di Indonesia lebih substantif.
"Tidak hanya demokrasi yang dijalankan secara prosedural. Pilkada serentak 2024 ini semoga menjadi akhir dari perilaku institusi, lembaga atau siapapun yang berlaku curang sehingga mengurangi daulat Pemilu," urainya.
Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Haedar meminta untuk mengawal proses pemungutan, penghitungan, sampai proses akhir supaya tidak ada masalah serius. Terlebih masalah penyalahgunaan atau penyimpangan.
“Karena itu menyangkut penghargaan aspirasi warga yang menyempatkan waktu, peluang untuk datang ke TPS," kata dia.
Untuk kepala daerah yang terpilih secara demokratis, Haedar berpesan supaya menjalankan mandat konstitusi secara jujur, aman, dan terpercaya.
"Juga mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan diri dan kroni. Kepala daerah betul-betul berjiwa negarawan, berjiwa pahlawan yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya," ungkap Haedar.
Menurutnya segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan termasuk korupsi yang menyangkut materi bermula dari pejabat publik yang belum selesai dengan dirinya. Terlebih jika banyak hutang yang harus dibayar dari dukungan politik yang didapatkannya.
Padahal dukungan politik yang diberikan kepada calon pejabat publik tidak boleh menyandera.
Pilkada Serentak 2024 ini, kata Haedar, harus dijadikan momentum untuk menghadirkan pemimpin yang mampu membawa kepada good dan clean government.
Besarnya kekuasaan yang diberikan kepada daerah sebagai bentuk otonomi dikhawatirkan akan digunakan untuk penyalahgunaan sumber daya alam termasuk juga APBN. Oleh karena itu, penting bagi Kepala Daerah untuk menerapkan good dan celana government.
“Nanti pertaruhannya itu kekayaan alam, sumber daya daerah, bahkan APBN besar yang sekarang mengalir ke daerah yang akhirnya manfaatnya jauh dari rakyat,” katanya.
