TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memanggil delapan menteri untuk mempertajam program hilirisasi. Rapat terbatas itu dilaksanakan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Selasa, 4 Maret 2025.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pertemuan kali ini untuk mempertajam rapat yang dilakukan oleh Satgas Hilirisasi Ketahanan Energi dengan Presiden Prabowo pada Senin, 3 Maret 2025. Satgas itu diketuai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Cuma Pak Bahlil sudah update ya. Kemaren ada rapat satgas siang hari di Kementerian ESDM. Kemudian malam ada rapat hilirisasi dengan Pak Presiden. Hari ini mau dipertajam lagi," kata Raja Juli, Selasa.
Setelah ratas itu, Raja Juli mengatakan Prabowo Subianto akan memberikan taklimat kepada jajaran Kabinet Merah Putih hingga pejabat tinggi di Istana Kepresidenan pada Selasa sore.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana sebelumnya mengatakan agenda taklimat iti dimulai sekitar pukul 16.30 WIB. "Sore ini di Istana Kepresidenan Jakarta, Bapak Presiden Prabowo akan memimpin rapat dan memberikan taklimat kepada para menteri, kepala badan, wamen, pimpinan LPNK, dan para pejabat lainnya," kata Yusuf dalam keterangan resmi, Selasa.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan ada 21 proyek hilirisasi yang akan dipercepat. Proyek hilirisasi itu akan dibiayai oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Hal itu disepakati dalam pertemuan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin malam, 3 Maret 2025.
“Kami telah memutuskan tahap pertama hilirisasi yang ditargetkan kurang lebih sekitar USD618 miliar, untuk di tahun 2025 yang tadi kami paparkan kurang lebih sekitar 21 proyek pada tahap pertama yang total investasinya kurang lebih sekitar USD40 miliar," ujar Bahlil dalam keterangan pers usai pertemuan.
Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan salah satu proyek utama adalah pembangunan storage proyek minyak di Pulau Nipah. Penyimpanan minyak ini ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan nasional selama 30 hari sesuai dengan amanat Peraturan Presiden.
Selain itu, pemerintah akan membangun refinery berkapasitas 500 ribu barel per hari yang akan menjadi salah satu fasilitas pengolahan minyak terbesar di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk memastikan pasokan energi dalam negeri lebih stabil dan mengurangi ketergantungan impor.