TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo berjanji akan segera melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung. Saat ini, baru 17,17 kilometer dari 33,69 kilometer normalisasi sungai tersebut yang sudah berjalan.
Pramono mengatakan Pemerintah Provinsi Jakarta telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk melanjutkan proses normalisasi Ciliwung. "Normalisasi Ciliwung akan segera dilanjutkan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta pada Selasa, 15 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saat ini, kata dia, pemerintah sedang melakukan proses pembebasan lahan untuk normalisasi sungai yang bermuara di Teluk Jakarta itu. Pramono menyebut proses itu sedang dipersiapkan oleh Dinas Sumber Daya Air Jakarta. "Mudah-mudahan pembebasan lahan segera dilakukan," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Meski begitu, Pramono belum mengungkapkan apakah pendekatan yang dia ambil untuk pembebasan lahan akan sama dengan gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya. "Intinya bahwa normalisasi akan kami lakukan. Itu saja," kata Pramono.
Pemerintah sebelumnya menargetkan normalisasi Sungai Ciliwung selesai pada 2026. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan target ini disepakati dalam rapat bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Gubernur Jakarta Pramono Anung.
"Fokus utama kita adalah percepatan pembebasan lahan sehingga pengerjaan bisa dilakukan bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan,” kata Dody pada Kamis, 13 Maret 2025, dikutip dari keterangan resmi. Ia juga mengatakan sudah ada anggaran yang disiapkan untuk program tersebut.
Dody berujar normalisasi Sungai Ciliwung menjadi bagian dari strategi jangka menengah dalam pengendalian banjir Jakarta. Menurut dia, 40 persen potensi banjir di Jakarta bisa tertangani secara efektif melalui langkah ini.
Tak cuma mengurangi risiko banjir, ia mengklaim normalisasi Sungai Ciliwung bisa meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air secara optimal. Untuk proses normalisasi, Dody menyebut pemerintah membutuhkan total lahan seluas 35,94 hektare. "Kami membutuhkan total lahan seluas 35,94 hektare dengan jumlah bidang sebanyak 5.353 bidang. Ini menjadi prioritas kami dalam waktu dekat,” ujar dia.
Program normalisasi Ciliwung berjalan sejak era Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta. Namun di era Gubernur Anies Baswedan, program normalisasi tak berjalan lantaran ia memilih untuk melakukan naturalisasi Ciliwung. Anies saat itu mengatakan terinspirasi kota-kota di dunia yang beralih menuju kota hijau.Dengan naturalisasi, Anies mengatakan ekosistem sungai akan terjaga dan arus bisa diperlambat.
Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.