.png)
PRESIDEN Prabowo Subianto mengusulkan pesta demokrasi hanya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah itu, DPRD yang nanti akan memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Menurut dia, sistem pilkada itu lebih efisien dan bisa menekan banyak biaya.
“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo dalam pidatonya pada Puncak Perayaan HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024.
Prabowo juga menyinggung soal efisiensi jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sebab, selain tidak boros anggaran, hal itu juga mempermudah transisi kepemimpinan. Dia mencontohkan dengan apa yang terjadi di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien seperti Malaysia. Bahkan juga India. Mereka sekali memilih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itulah yang memilih gubernur, walikota,” kata Presiden.
Usulan Prabowo itu mendapat tanggapan dari banyak kalangan, termasuk dari partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus.
Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi: Perlu Evaluasi Menyeluruh terhadap Sistem Pilkada
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi setuju dengan Presiden Prabowo perihal perlunya evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan pilkada.
“Saya setuju, sepertinya kita memang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pilkada serentak. Evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki kelemahan yang ada,” kata Aboe dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, 14 Desember 2024.
Dia juga menyoroti anggaran pilkada. Dia tidak menampik pilkada serentak memakan anggaran negara yang sangat besar, yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Di sisi lain, dia menyatakan politik uang masih menjadi masalah signifikan dalam pilkada. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mengaku menerima banyak laporan soal politik uang (money politics).
Menurutnya, praktik politik uang merusak esensi demokrasi karena menggeser fokus dari kualitas kandidat ke kekuatan finansial mereka. “Rendahnya partisipasi pemilih di beberapa daerah menunjukkan bahwa sistem saat ini belum mampu menarik minat seluruh masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam demokrasi,” ujarnya.
Untuk itu, Aboe berpendapat evaluasi pilkada harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik. Dia pun berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar: Saya dan PKB Mendukung
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan usulan Prabowo agar kepala daerah dipilih oleh DPRD layak didiskusikan lebih lanjut guna memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.
“Pak Prabowo menyampaikan bahwa yang menang sakit kepala, yang kalah lebih-lebih sakit kepala. Kalau demokrasi seperti ini, akan sangat berbiaya tinggi,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu saat ditemui usai acara Silaturahmi Kebangsaan Mengenang Gus Dur di kompleks MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat malam.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu menuturkan salah satu semangat demokrasi di Indonesia adalah musyawarah mufakat. Karena itu, dia berpendapat evaluasi terhadap mekanisme pemilihan langsung di level pilkada perlu dipertimbangkan.
“Ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada itu saya kira, saya mendukung. PKB juga mendukung. Soal mekanismenya, mari kita diskusikan bersama,” tuturnya.
Dia juga menanggapi kekhawatiran usulan itu dapat mengebiri kedaulatan rakyat dalam berdemokrasi. Dia menekankan seluruh pendapat perlu didiskusikan.
Cak Imin juga tak menampik bahwa yang mestinya dilakukan adalah evaluasi terhadap sistem, bukan justru mengubah sistemnya. Dia menyebut usulan itu merupakan ide awal yang harus terus didiskusikan.
“Tentu kita usahakan sistemnya yang diperbaiki, bukan secara hak demokrasinya. Tapi ide DPRD saya kira ide awal yang harus kita terus diskusikan," ujarnya.
Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay: Mereka yang Dipilih Melalui DPRD Banyak Juga yang Berprestasi
Adapun Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemikiran tentang pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD sudah lama dibahas di internal partainya.
“Kalau Presiden yang memulai mengangkat wacana ini, kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh partai politik yang ada,” ujarnya di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, PAN secara umum mendukung pemilihan kepala daerah yang lebih simpel dan sederhana, apalagi sudah pernah diterapkan. Dia mengatakan hasilnya pun tidak jauh berbeda dengan kepala-kepala daerah yang ada saat ini. Mereka yang dipilih melalui DPRD banyak juga yang berprestasi. Bahkan banyak yang legendaris dan masih dikenang sampai sekarang.
“Soal kinerja kepala daerah, tidak diukur dari mekanisme pemilihannya, tetapi justru lebih pada hasil kerja dan pelayanannya kepada masyarakat,” kata dia.
Kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat kalau tidak bisa bekerja, menurut dia, malah tidak ada gunanya. “Hari ini, kami menemukan banyak tipe kepala daerah yang seperti ini,” tuturnya.
Meski demikian, perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah ini dinilai tidak mudah, karena ada undang-undang dan peraturan turunannya yang perlu direvisi.
Kalau mau mudah, kata Saleh, semua pihak harus memetakan aspek-aspek pemilu yang perlu diubah. Sebelum membahas UU, pemetaan tersebut telah selesai dan dipahami semua pihak.
“Karena ini dari Presiden, paling tidak persetujuan akan perubahan itu telah didapat 50 persen. Tinggal menunggu persetujuan partai-partai di DPR. Itu juga mungkin tidak sulit sebab hampir semua parpol ada bersama koalisi pemerintah,” katanya.
“Yang jelas PAN akan ikut mengkaji dan melakukan simulasi. PAN juga tidak mau cost politics menjadi sangat tinggi dengan sistem yang ada saat ini. Tidak sehat dalam menjaga kualitas demokrasi.”
Partai Demokrat:
Adapun Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan wacana itu akan dibahas oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Partai-partai lain juga akan membahasnya karena memiliki mekanisme internal masing-masing.
“Nanti dibicarakan ketua umum-ketua umum partai karena masing-masing punya mekanisme di internal partai,” kata dia usai acara Puncak Perayaan HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis.
Pada kesempatan sama, Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, bila usulan ini diterima, akan dibahas dalam revisi UU Pilkada. Setelah itu, masing-masing fraksi akan memiliki pandangan mengenai hal ini.
“Ya ini kan nanti masuknya dalam undang-undang, nantinya dalam revisi UU tentu nanti memiliki kajian masing-masing apakah inisiatif nanti dari DPR atau pemerintah karena kan harus dibahas dalam mekanisme revisi undang-undang,” kata Herman.
Hendrik Yaputra, Annisa Febiola, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Pramono Emoh Komentari Kebijakan Jakarta Sebelum Dilantik Jadi Gubernur
