.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Salah seorang pegawai Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam diduga terlibat dalam penyelundupan pekerja migran ilegal non procedural atau ilegal di Pelabuhan Internasional Batam Center, Kota Batam. Dalam pemeriksaan awal, pegawai BP Batam itu mendapatkan keuntungan Rp800 ribu untuk setiap pekerja migran ilegal yang diselundupkan ke kapal.
Polda Kepulauan Riau atau polda Kepri saat ini akan menelusuri aliran dana dari RO, pegawai BP Batam tersebut. Dirreskrimum Polda Kepri Komisaris Besar Donny Alexander mengucapkan, selain menelusuri aliran dana kasus penyelundupan tersebut, Polda Kepri juga akan melakukan pengembangan apakah instansi lain di Pelabuhan Internasional Batam Center yang terlibat.
"Kalau aliran keuntungan ini ada ke pihak lain, selain dari (RO), otomatis proses ini akan selalu berkembang, dalam dinamika proses hukum yang ada," ucap Donny kepada awak media usai menggelar jumpa pers, Selasa, 19 November 2024.
Lebih lanjut, penyelundupan ini telah berjalan selama satu tahun belakangan sebab peran RO. Hingga saat ini, Polda Kepri belum mendapatkan angka rata-rata jumlah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diselundupkan RO per hari. Tersangka TPPO itu belum banyak bicara soal kasus tersebut.
Sejarah BP Batam
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau dikenal dengan nama BP Batam adalah lembaga atau instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan.
Melansir dari situs resmi BP Batam, pulau Batam dulunya hanyalah berstatus sebagai satu desa dalam lingkup kecamatan Pulau Buluh, Belakang Padang pada 1965. Pada saat itu pun, pulau Batam hanya menjadi salah satu tempat yang tidak diutamakan dalam pembangunan. Kondisinya yang tidak lebih seperti pulau hinterland di Kepulauan Riau yang jauh dari fasilitas, sarana, prasarana, dan infrastruktur seperti sekarang.
Kini, BP Batam yang telah berusia 53 tahun ini telah berkembang pesat dengan jumlah penduduk hampir 1,3 juta jiwa. Dalam perkembangan kemajuan di Pulau Batam ini yang bermula dari masa pemerintahan Presiden Soeharto. Selama masa pemerintahannya, Presiden Soeharto memang sangat memperhatikan perkembangan pembangunan Batam dari tahap ke tahap. Batam, kini telah menjadi sebuah “kota industri” yang mempunyai banyak daya tarik.
Berkembangnya Pulau Batam menjadi sebuah kota industri tidak bisa lepas dari sosok Ibnu Sutowo. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kala itu, Ibnu Sutowo yang merupakan Direktur Utama Pertamina dan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi (ESDM) ditunjuk menjadi Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (1971-1976).
Sebelum Batam mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Soeharto saat itu, Batam hanyalah pulau kosong berupa hutan belantara yang tidak maju dan ditinggali oleh 6.000 jiwa dengan mata pencaharian sebagai nelayan. Ibnu Sutowo kemudian merintis Pulau Batam sebagai daerah industri dan pusat kegiatan alih kapal dan menjadikan Batam sebagai Basis Logistik Pertamina.
Pada masa kepemimpinan Ibnu Sutowo, lahir Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang menetapkan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam adalah penguasa yang bertanggung jawab atas pengembangan pertumbuhan daerah industri pulau Batam, kewenangan dalam peruntukkan dan penggunaan tanah dalam rangka melaksanakan pembangunan Batam sebagai kawasan industri.
Selain itu, pada masa kepemimpinan Ibnu Sutowo atau dikenal sebagai periode persiapan, proyek pembangunan bandara di Pulau Batam telah mulai pada 1974. Pada awalnya ditempatkan di Tanjung Uncang yang kemudian dipindahkan ke Batu Besar karena adanya aturan penerbangan nasional. Sementara itu, untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, Pulau Batam yang tidak memiliki sumber mata air harus membangun waduk untuk menampung air hujan yang selanjutnya akan diolah menjadi air bersih.
Waduk yang pertama kali dibangun adalah Waduk Sei Harapan pada 1969 oleh Kontraktor Robin Loh, dan beroperasi pada tahun 1979. Pembangunan sumber kelistrikan juga dimulai ketika Pertamina membangun lokasi pembangkit listrik di Sekupang dan Batu Ampar. Sedangkan untuk memudahkan transportasi, pada masa Ibnu Sutowo juga telah dirintis pembangunan jalan dari Sekupang menuju Batu Besar.
Pulau Batam kini telah berkembang pesat dan berubah menjadi kota industri. BP Batam yang dikenal sebagai lembaga atau instansi pemerintah ini telah memiliki sejumlah unit bisnis berupa pelabuhan, rumah sakit, LMS, dan SPAM.
HAURA HAMIDAH I YOGI EKA SAHPUTRA
