INFO NASIONAL - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dan kohesi sosial dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
"Masalah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme semakin kompleks, untuk itu perlu ada intervensi multipihak dan peningkatan kohesi sosial," ujar Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto dalam seminar bertajuk “Membangun Harapan dan Strategi Kolaboratif untuk Mencegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan Mengarah pada Terorisme dan Meningkatkan Kohesi Sosial” pada Rabu, 13 November 2024.
Kerja kolaboratif ini, Andhika melanjutkan, juga juga sejalan dengan semboyan yang digaungkan Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono yaitu "kolaboratif dalam penanggulangan terorisme yang tercerahkan dalam keikhlasan".
Kolaborasi dan peningkatan kohesi sosial pada hakikatnya telah dijalankan BNPT melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
"Di dalam RAN PE, kami melakukan pendekatan whole government dan whole society approach. Terlebih dalam RAN PE Fase Kedua (2025-2029), kita mendorong penguatan kohesi sosial yang kami yakini dengan kohesi sosial masyarakat akan kuat dan tidak mudah terjerumus terorisme," katanya.
Sedangkan Direktur Eksekutif The Habibie Center Mohammad Hasan Ansori menilai program kolaborasi dan peningkatan kohesi sosial sangat tepat dilakukan dalam penanggulangan terorisme. Alasanya, persoalan terorisme tidak bersifat eksklusif tetapi justru inklusif. "Karena semua lapisan masyarakat terkena dampaknya," ujarnya.
Kolaborasi dan kohesi sosial, Hasan menambahkan, sangat erat kaitannya dalam membangun dan menguatkan prinsip demokrasi di Indonesia. "Sebab, hadirnya masyarakat yang kohesi ini menjadi syarat untuk menuju masyarakat yang demokratis," kata dia. (*)