.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengatakan komisinya akan mempelajari usulan Presiden Prabowo Subianto agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Menurut Dede, Komisi II juga menaruh perhatian soal mahalnya pilkada yang menimbulkan korupsi karena harus mengembalikan biaya kampanye yang besar.
“Masukan dari publik dan akademisi juga akan kami dengar agar semangat demokrasi juga tetap diutamakan,” kata Dede Yusuf saat dihubungi Tempo, Sabtu, 14 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Legislator Partai Demokrat ini mengatakan semua pihak harus berpikir agar pilkada atau pilpres 2029 tidak menyebabkan biaya tinggi dan didominasi politik uang. Namun ia mengakui ada kekhawatiran pemilihan kepala daerah oleh DPRD rentan politik transaksional. “Memang harus dicari solusi terbaik cara untuk menghindarinya,” ujar dia.
Sementara itu, pakar hukum tata negara Herdiansyah Hamzah mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD justru menimbulkan mudarat. Menurut Herdiansyah, sistem pilkada langsung oleh rakyat saat ini telah membuka ruang publik agar bisa mengontrol dan mengawasi elit politik.
“Beda soal kalo kemudian itu dikembalikan ke DPRD. Bahkan, kalau dikembalikan ke DPRD itu bagi saya sama saja dengan ruang tertutup,” kata Herdiansyah kepada Tempo, Jumat, 13 Desember 2024.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini mengatakan ruang tertutup itu justru membuat kepemimpinan daerah bekerja tidak transparan. Hal ini justru menyuburkan politik transaksional apabila tidak ada partisipasi publik dan pemilihan diambil alih DPRD.
Di samping itu, pilkada di tangan DPRD juga menyuburkan politik dinasti. “Tawar-menawarnya makin kental,” katanya.
Herdiansyah mengatakan pilkada oleh DPRD justru membuat oligarki dan elit politik akan lebih mudah mempertahankan kekuasaan. Sebab, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya besar.
Padahal, kata Herdiansyah, pemilihan secara langsung adalah satu-satunya cara untuk melancarkan kritik dan penghakiman terhadap pemimpin yang lalai menjalankan amanah rakyat. Menurut dia, biaya pilkada yang mahal bukan alasan mengembalikan pilkada ke DPRD.
Ia menuturkan biaya mahal selama ini bukanlah penyelenggaraan, tetapi lebih kepada kontestasi yang banyak menghabiskan biaya politik. “Untuk itu, jawaban persoalan ini seharusnya lebih diarahkan dalam upaya perbaikan pengelolaan pemilu,” kata dia.
Usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD baru-baru ini dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo beralasan pilkada menelan biaya mahal jika memakai sistem pemilihan langsung seperti saat ini.
“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo dalam pidatonya saat perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis malam, 12 Desember 2024.
Prabowo mengatakan negara bisa menghemat triliunan rupiah jika pilkada dilakukan oleh DPRD. Anggaran tersebut, ucap Prabowo, bisa dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik anggaran dari negara maupun dari masing-masing tokoh politik,” ujarnya.
Prabowo juga menyinggung soal efisiensi jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Selain tidak boros anggaran, kata dia, pilkada oleh DPRD juga mempermudah transisi kepemimpinan. Ia mencontohkan praktik tersebut terjadi di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam tulisan ini.
