.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Ace Hasan Syadzily menyampaikan lima potensi masalah dalam pilkada serentak 2024. "Antara lain gangguan keamanan di Papua yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata memiliki kerawanan yang tinggi," kata Ace dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu, 13 November 2024.
Potensi masalah kedua, kata dia adalah soal politik uang. Dia memperkirakan politik uang akan meningkat selama pilkada, selain kerawanan berupa benturan fisik.
Ketiga, menyangkut netralitas aparatur sipil negara (ASN), tentara nasional Indonesia (TNI), kepolisian, serta penyelenggara pemilu dalam pilkada. "Berpotensi mengganggu integritas pilkada, menciptakan kinerja dan kepercayaan publik, dan memperburuk kualitas demokrasi."
Potensi masalah keempat menurut Ace, adalah gangguan peretasan yang menyerang sistem siber nasional atau pemerintahan. Termasuk pula peretasan terhadap sistem yang digunakan oleh KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pilkada.
Dia menegaskan, serangan tersebut dapat merusak legitimasi pelaksanaan pilkada. Persoalan terakhir mengenai calon tunggal dalam pilkada. "Permasalahan pasangan calon tunggal di 37 kabupaten dan 5 kota madya perlu mendapat perhatian khusus, mengingat dampak yang ditimbulkan bagi penurunan kualitas demokrasi," ujar Ace.
Dia menekankan perlunya langkah-langkah antisipatif terhadap lima potensi masalah tersebut. Pertama, Lemhannas merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memastikan keamanan sistem yang digunakan dalam pelaksanaan pilkada. Kedua, agar seluruh instansi pemerintah menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif.
Langkah ketiga adalah meningkatkan literasi digital di tengah masyarakat melalui program edukasi yang terstruktur dan mudah diakses. Dia melanjutkan, langkah antisipatif terakhir adalah menyiapkan skenario darurat dan rencana mitigasi resiko yang lebih rinci, agar dapat ditangani sejak dini.
