.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Muhamad Mardiono, mengatakan dia belum memutuskan akan mencalonkan diri atau tidak sebagai ketua umum pada Muktamar Ke-10 PPP yang rencananya digelar pada 2025. Namun, bila diberi amanah, Mardiono menyatakan siap maju.
Mardiono mengungkapkan dia telah berkiprah di PPP selama 77 tahun dan mengawalinya mulai dari Dewan pimpinan cabang (DPC), menjadi bendahara di dewan pimpinan wilayah (DPW), Ketua DPW PPP Banten, wakil ketua umum, dan koordinator wilayah seluruh Indonesia.
“Saya tidak pernah merebut jabatan. Kalau amanah, saya analogikan sebagai seorang prajurit. Prajurit kalau diberi tugas, jalan. Tetapi tidak akan memperebutkan tugas itu. Itu jiwa seorang prajurit,” kata Mardiono usai Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PPP Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Sabtu, 16 November 2024.
Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan itu menuturkan kepemimpinan itu adalah amanah. Karena itu, kalau diberi amanah oleh pemegang mandat, dia siap mengemban amanah tersebut.
“Dulu waktu ketua di wilayah Banten, juga saya tidak pernah rebut, saya nggak pernah nyalon tapi saya dapat 98 persen secara voting. Tetapi kalau pemegang kedaulatan memberi amanah (muktamar), saya bismillah,” ucapnya.
Mengenai adanya desakan muktamar dipercepat, Mardiono menyatakan tidak ada desakan tersebut. Sebab, kata dia, pelaksanaan muktamar di PPP ditentukan oleh para pemegang kedaulatan, dalam hal ini pengurus wilayah dan cabang, sedangkan DPP hanya bertindak sebagai penyelenggara.
“Kalau mengacu pada masa khidmat kepemimpinan kepengurusan di PPP, akan berakhir Desember 2025. Tetapi saya inginkan dipercepat supaya konsolidasi partai bisa diselesaikan lebih awal sehingga kita punya waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri menuju Pemilu 2029,” tutur Mardiono didampingi Ketua DPW PPP NTB Muzihir dan Sekretaris DPW PPP NTB, Moh Akri.
Dia mengklaim PPP sebagai partai paling demokratis dan independen. PPP tidak bisa ditekan dan diintervensi oleh pihak mana pun pada setiap pemilihan dan pergantian, baik di wilayah, cabang, maupun muktamar.
“Muktamar tidak semata-mata memilih ketua umum, tetapi bagaimana membangun tatanan, kerangka untuk kepentingan lima tahun ke depan. Yang lebih penting adalah memperkuat konsolidasi,” katanya.
Muktamar PPP Digelar Lebih Awal
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Achmad Baidowi mengatakan jadwal muktamar partainya akan digelar lebih awal agar memiliki waktu untuk mengkonsolidasikan persiapan menghadapi Pemilu 2029.
“PPP menggelar muktamar lebih awal dari jadwal agar memiliki waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi menghadapi Pemilu 2029," kata Awiek, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Jumat, 15 November 2024.
Dia menyebutkan Muktamar Ke-10 PPP akan dimajukan dari rencana awal pada Desember 2025. “Tetap tahun 2025, tapi tidak di akhir tahun,” ucapnya.
Adapun jadwal muktamar PPP akan ditentukan saat pelaksanaan musyawarah kerja nasional (mukernas) yang digelar antara 10 dan 15 Desember 2024. “Agenda utama mukernas adalah menentukan jadwal dan waktu pelaksanaan muktamar ke-10,” ujarnya.
Menurut dia, hal tersebut sesuai dengan keputusan yang disepakati saat Rapat Pengurus Harian DPP PPP ke-23 pada Kamis malam, 7 November 2024.
ANTARA
Pilihan editor: Ragam Pernyataan Bahlil Soal Pilkada: Target Golkar Menang 60 Persen dan Menangkan RIDO di Jakarta
