.png)
TEMPO.CO, Jakarta -- Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwaslih Provinsi Aceh menggelar rapat koordinasi bersama kalangan yang berkepentingan menjelang pencoblosan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada). Rapat tersebut menanggapi temuan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang menyebutkan wilayah Serambi Mekkah itu rentan akan tingginya konflik menjelang pilkada serentak pada 27 November 2024.
Ketua Panwaslih Aceh Muhammad Ali mengatakan, rapat koordinasi digelar di kabupaten/kota yang dihadiri oleh sejumlah geusyik --sebutan lain kepala desa-- di Aceh. Ali menjelaskan, rapat koordinasi itu merupakan respons Panwaslih setelah mendapat arahan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Para panitia diminta mengantisipasi status Aceh sebagai wilayah rawan konflik menjelang hari pemungutan suara pilkada serentak pada Rabu, 27 November mendatang. "Kami sedang melakukan pencegahan,” ujar Muhammad Ali saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan WhatsApp pada Jumat, 15 November 2024. Pencegahan tersebut, kata Ali, berupa sosialisasi dan imbauan terhadap masyarakat Aceh dan pasangan calon yang maju dalam kontestasi Pilkada2024.
Sebelumnya Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengatakan, Aceh termasuk provinsi dengan tingkat kerentanan tinggi akan terjadinya konflik menjelang pencoblosan pasangan calon di Pilkada serentak 2024. Selain Aceh, ada empat provinsi di Papua, serta di sejumlah kawasan tingkat kabupaten dan kota. "Kondisi ini dapat melahirkan konflik vertikal maupun horizontal di masyarakat," ujar Ace dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen pada Rabu, 13 November 2024.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan daerah rentan konflik itu merujuk pada hasil pemetaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia. Meski begitu, kata Ace, berdasarkan hasil pengukuran Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional, situasi dan kondisi ketahanan nasional menjelang pencoblosan pilkada pada 27 November 2024 dalam kategori cukup tangguh.
Ace menjelaskan, penyelenggara pemilu dan semua pemangku kepentingan harus ikut mendeteksi, mengantisipasi, dan mencegah ke situasi rawan tersebut. Tujuannya, agar pilkada berjalan lancar sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Serta mampu melahirkan pemimpin dan kualitas demokrasi yang semakin meningkat.
Pilkada serentak 2024 digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten-kota. Saat ini tahapan pilkada memasuki masa kampanye pasangan calon kepala daerah dan distribusi logistik. Catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat 37 daerah yang terdiri atas pasangan calon tunggal. Pasangan calon ini melawan kotak kosong di pilkada.
