.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan jika Indonesia bergabung dengan sejumlah kelompok ekonomi seperti BRICS dan OECD atau Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan. Prabowo juga menyinggung rencana aksesi RI ke CPTPP atau Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik serta IPEF atau Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity.
“Ya kita ikut beberapa kelompok. Untuk ekonomi kita ingin mencari yang terbaik, peluang-peluang untuk ekonomi kita. Kita harus memikirkan kesejahteraan rakyat kita kan,” kata Prabowo usai bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin di Washington DC, Amerika Serikat, pada Rabu, 13 November 2024, dikutip dari video Sekretariat Presiden.
Dalam keterangan pers yang sama, Prabowo sendiri mengatakan bahwa Indonesia selalu mencari peluang untuk kerja sama. Ia percaya kolaborasi selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik. Kepala negara menyampaikan ini saat ditanya isu Laut Cina Selatan dan Pendudukan Israel di Palestina.
“Saya katakan kita ingin kerja sama dengan semua pihak. Kita menghormati semua kekuatan tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita,” kata Prabowo.
Keinginan Indonesia bergabung BRICS sebelumnya diungkap Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada 23-24 Oktober 2024. BRICS merupakan organisasi kerja sama ekonomi global yang awalnya dibentuk pada 2006 untuk memfokuskan perhatian pada peluang investasi di antara negara-negara anggotanya, yaitu Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan.
Secara khusus di KTT BRICS plus di Kazan, Menlu Sugiono menekankan solidaritas dan komitmen terhadap perdamaian global dan menggaris-bawahi krisis yang berlangsung di Palestina dan Lebanon. Sugiono mengajukan beberapa langkah konkret untuk memperkuat kerjasama BRICS dan Global South.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan progres bergabungnya Indonesia ke OECD hingga saat ini juga terus berjalan, terlepas dari keanggotaan BRICS. Airlangga, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD sejak era Presiden Jokowi, sebelumnya juga mengatakan bahwa Indonesia menargetkan aksesi rampung dalam tiga tahun.
“Kita kan negara non blok dan itu sudah dipahami oleh seluruh anggota OECD,” ucap Airlangga di agenda Indonesia Sharia Economic Festival, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.
