.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi melarang penyaluran bantuan sosial atau bansos hingga pilkada Jakarta 2024 selesai diselenggarakan. Kebijakan ini disebut sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri untuk meminimalisir indikasi politisasi bansos dalam pilkada.
Politisasi bansos dianggap bisa menguntungkan salah satu pasangan calon yang ikut bersaing di pilkada serentak 2024. Adapun surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang mengatur soal pemberhentian sementara penyaluran bansos itu, muncul seusai rapat bersama Komisi II DPR RI.
"Bansos menjadi item atau benih-benih yang kurang bagus saat pilkada, sebab itu berdasarkan arahan Kemendagri (Kemendagri) pemerintah daerah diminta menghentikan penyaluran bansos selama pilkada berlangsung, termasuk di Jakarta," ujar Teguh dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Netralitas ASN pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Kamis, 14 November 2024.
Rapat koordinasi pengawasan netralitas itu berlangsung di Hotel Grand Mercure Harmoni, Gambir, Jakarta Pusat. Teguh membuka secara resmi agenda yang dihadiri Bawaslu, KPU, hingga aparat penegak hukum di lingkungan Pemprov Jakarta. Dalam pemaparannya, Teguh menyatakan berkomitmen untuk memantau para ASN di Jakarta supaya tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon di pilkada.
Menurut Teguh, netralitas ASN menjadi sorotan dalam gelaran pilkada. Dia tidak ingin Jakarta menjadi perhatian banyak pihak karena terdapat ASN yang tidak netral dalam Pilkada Serentak 2024. Bahkan dia meminta netralitas ini dijadikan sebagai cerminan moral, bukan hanya pernyataan dalam seremonial.
"Baik itu ASN yang PNS atau P3K, saya harapkan menjaga pilkada dengan netral dan berintegritas. Kami tidak akan ragu untuk menjatuhi sanksi dan tindakan sesuai regulasi, jika menemukan ASN kami yang tidak netral atau memihak," ucap Teguh.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, mengatakan penghentian penyaluran bansos sementara waktu ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, terkecuali di wilayah terjadinya bencana, seperti daerah yang dilanda erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Kecuali daerah-daerah yang sedang tertimpa bencana, kan ada letusan di Flores Timur itu ya, kalau yang (daerah) lain ditunda dulu (penyaluran bansos-nya)," kata Bima, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 November 2024 seperti dikutip dari Antara.
Bima menjelaskan, penyetopan penyaluran bansos sementara itu juga dilakukan terhadap semua jenis bansos. "Semuanya, kan biasanya ada bahan pokok, lain-lain, tentu nanti kalau ada hal-hal yang kemudian menjadi pertanyaan kami akan koordinasikan lagi, tapi substansinya adalah seperti itu, pengecualian hanya pada daerah bencana," ujarnya.
