.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menyinggung wacana lawannya, Ridwan Kamil yang ingin memindahkan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Hal ini terjadi saat pelaksanaan debat pamungkas Pilgub Jakarta di Hotel Sultan, pada Ahad, 17 November 2024.
Mulanya Pramono yang diberikan kesempatan bertanya ke paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, menanyakan ihwal keseriusan memindahkan lokasi Balai Kota ke Jakarta Utara. Menurut dia, rencana itu menyisakan pertanyaan karena tak lama lagi status ibu kota negara di Jakarta akan berpindah ke Nusantara, Kalimantan Timur.
"Apa ini serius mau dipindahkan? Bagian dari imajinasi?" kata Pramono kepada Ridwan Kamil, Ahad, 17 November 2024.
Merespons pertanyaan itu, pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan bahwa tetap konsisten terhadap wacananya itu. Menurut dia, rencana ini semata-mata untuk menciptakan keadilan tata ruang.
Dia menyoroti pengalamannya saat menjadi Gubernur Jawa Barat. Kala itu, katanya, Bandung sebagai pusat pemerintahan sudah bercampur menjadi kota wisata.
Hal itu, ujarnya, justru menciptakan kemacetan di sejumlah titik Kota Bandang. Emil menilai bila Balai Kota tetap berada di pusat kota, maka hasil serupa bakal terjadi juga di Jakarta.
"Ibu kota Jawa Barat enggak cocok ada pusat pemerintahan. Jakarta juga sama," ujarnya.
Dia mengatakan, jika kemacetan di Jakarta mau dikurangi maka salah satu caranya dengan membenahi tata ruangnya. Yakni dengan cara kantor pemerintahan yang ada di pusat kota dipindahkan.
"Dan kenapa Jakarta Utara, karena aksesnya bagus," kata Emil.
Dia mengakui bahwa wacananya ini memang mengandung keputusan politis. Namun, menurut dia, dengan memindahkan balai kota bisa membuat beban pergerakan di pusat kota berkurang.
Menanggapi soal wacananya yang disebut imajinasi, Emil mengatakan bahwa pembangunan IKN juga bermula dari imajinasi yang dibuat kepala negara. Karena itu, menurut dia tidak ada yang salah dari proses imajinasi dalam membangun kota.
"Itu yang saya maksud imajinasi penting, tapi butuh proses politik," katanya.
