.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Tiga pasangan calon Gubernur Jakarta kompak bersepakat melanjutkan proyek giant sea wall atau tanggul laut raksasa yang menjadi salah satu program strategis nasional atau PSN pemerintah pusat. Ide ini muncul saat para kandidat Pilgub Jakarta mengikuti debat terakhir di Hotel Sultan pada Ahad, 17 November 2024.
Saat itu, panelis memberikan pertanyaan soal sikap para paslon soal proyek PSN tersebut dan solusi mengatasi kondisi tanah yang semakin menurun. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mendapat giliran pertama untuk memberi jawabannya.
Dalam kesempatannya itu, Pramono mengatakan akan taat asas dan mengikuti keputusan pemerintah pusat yang melanjutkan proyek giant sea wall ini. Sebab, katanya, proyek ini bertujuan untuk terciptanya pertahanan laut sekaligus memitigasi banjir pesisir.
Terlebih lagi, ujarnya, pemerintah Jakarta masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan sekitar 11,1 kilometer proyek tanggul laut raksasa ini. Namun, dia berujar bakal memodifikasi proyek ini dengan menambahkan konsep giant mangrove wall.
"Kami akan melanjutkannya dengan tambahan konsep giant mangrove wall untuk keberlanjutan lingkungan," kata Pramono, Ahad, 17 November 2024.
Merespons jawaban Pramono, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyatakan sepakat jika pembangunan tanggul laut raksasa itu sebagai langkah penting. Namun, dia menekankan agar pemerintah memprioritaskan prinsip keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam membangun proyek tersebut.
"Kunci utamanya adalah dialog dengan warga, LSM, Walhi harus dilibatkan," ucapnya. Menurut dia, giant sea wall ini bukan berfungsi sebagai bendungan saja, melainkan juga kawasan untuk ruang sosial. Kawasan itu, ujarnya, harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun juga berpendapat serupa. Menurut dia, pemerintah tidak memiliki pilihan lain, selain melanjutkan proyek ini.
"Namun harus memprioritaskan manusia sebagai pusat perhatian, terutama masyarakat pesisir seperti nelayan," katanya.
Dia menyoroti kondisi nelayan yang mengalami kerugian hingga Rp 26 juta per hari karena proyek giant sea wall ini. Dia menyarankan agar pemerintah turut membantu nelayan yang menjadi korban dari proyek ini dengan memberikan rugi tahunan sebesar Rp 137 miliar.
"Kami berharap pemerintah pusat mendengarkan dan memastikan masyarakat pesisir tidak dirugikan," ucapnya.
