.png)
TEMPO.CO, Yogyakarta - Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyoroti fenomena maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Mantan calon presiden Pemilu 2024 itu pun heran dengan kebijakan pemerintah merespons situasi ekonomi makro yang serba sulit dan memicu gelombang PHK itu dengan sejumlah kebijakan lain yang dinilai malah tidak solutif.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saya kira hari ini yang dibutuhkan adalah jaring pengaman sosial," kata Ganjar ditemui usai mengisi ceramah Ramadan di Masjid UGM Yogyakarta, Rabu malam 5 Maret 2025.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, adanya jaring pengaman sosial, bisa menjadi bemper ketika masyarakat rentan seperti buruh mengalami PHK akibat perusahaan yang menaunginya kolaps karena tekanan ekonomi.
"Karena kita melihat situasi industri sedang tidak bagus, lalu PHK terjadi, sehingga musti gerak cepat," ujarnya.
Bukan hanya pemerintah pusat. Ganjar menilai pemerintah daerah juga perlu menyiapkan jaring pengaman sosial ini sehingga masyarakat bisa merasa lebih aman dan tenang ketika situasi ekonomi memburuk dan mengancam penghidupan mereka.
"PHK itu kan tidak hanya di Sritex, tapi mulai ke beberapa perusahaan seperti Sanken juga, industri makanan, ada di banyak tempat (PHK) itu sekarang, jadi kita mesti siaga betul dengan situasi ekonomi makro saat ini," kata Ganjar.
Ganjar menilai jaring pengaman sosial itu lebih mendesak dibanding pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang tujuannya mendorong investasi seperti melalui program Danantara.
"Kalau investasi itu kan syaratnya pertama harus ada fresh money, dan pasti butuh waktu, tidak akan bisa cepat," kata Ganjar.
Ganjar menilai investasi akan menghasilkan jika terpenuhi sejumlah syarat lain. Mulai dari kemudahan prosedur, tak adanya permainan birokrasi, dan penegakan hukum yang berjalan baik.
"Meski ada kemudahan, tak ada permainan, penegakan hukum jalan yang membantu investasi tapi bisa secepat apa hasil investasi itu bisa mengejar kondisi ketika situasi sedang sulit seperti ini?" ujarnya.
Sehingga, lanjut Ganjar, pemerintah pusat dan daerah perlu segera berkoordinasi merumuskan solusi terdekat dulu untuk menyelamatkan kondisi masyarakat saat ini.
Ganjar mencontohkan misalnya kebijakan merangkul UMKM yang ada di Tanah Air, memasukkan mereka dalam katalog lokal pengadaan barang dan jasa dan pemerintah yang membeli dagangan mereka.
