.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 1, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, menilai penanganan stunting dilakukan seperti mengatasi banjir. Ade Sumardi mengatakan mengatasi stunting harus dari hulu dan hilir masalahnya.
“Cara menangani persis dengan seperti kita menangani banjir. Kita tangani stunting dari hulunya,” kata Ade Sumardi dalam debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten seperti yang Tempo pantau melalui kanal Youtube KPU Provinsi Banten pada Kamis, 7 November 2024.
Dalam debat kedua pilgub Banten, KPU mengusung tema Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Penyelesaian Persoalan Daerah di Provinsi Banten. Pasangan nomor urut 1, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, beradu gagasan dengan pasangan nomor urut 2, Andra Soni-Diyamti.
Ade mengatakan penanganan dari hulu dapat dimulai dengan memberikan pil tambah darah kepada remaja. Ketika belum menikah, kata Ade, remaja ini harus dipastikan mengonsumsi pil penambah darah. Kalau masih sekolah, para guru harus memastikan pil itu dikonsumsi para remaja. Demikian juga ketika remaja itu bersama orang tua.
“Guru memastikan itu diminum (remaja),” kata Ade.
Selain itu, Ade mengatakan para remaja ini juga harus tak boleh menikah dini karena akan meningkatkan risiko calon anak menderita stunting. Meski demikian, para remaja ini akan tetap diperbolehkan menikah kalau kondisinya sedang sehat.
“Apakah boleh nikah? Boleh. Tapi tunda dulu sebelum anak kita sehat,” kata dia.
Usai menangani masalah dari hulu, Ade mengatakan pemerintah barus masuk ke persoalan di hilir. Menurut Ade, di hilir masalah stunting perlu ada pendataan soal siapa saja yang sudah dan berpotensi menderita stunting.
Ade menyebut kalau anak ada potensi menderita stunting, maka perlu ada perbaikan gizi dan pola asuh yang benar. Sementara, ketika anak sudah terkena stunting, maka harus diberikan bantuan berupa bantuan sosial yang bisa menambah gizi mereka.
“Jadi bantuan sosial masuk situ,” kata Ade.
Tak hanya itu, Ade mengatakan pengentasan stunting ini juga harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah kabupaten, posyandu, dan sebagainya. Dia menyebut di Posyandu pun juga harus ada alat kelengkapan untuk mengecek kondisi anak.
