Budi Gunawan Singgung Piagam Madinah untuk Jaga Kerukunan dan Stabilitas Politik

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyinggung soal Piagam Madinah yang bisa menjadi pembelajaran untuk mengatur kerukunan dan stabilitas politik tanah air. Piagam yang berbentuk perjanjian itu disebutnya telah meredam konflik antara kaum Muslim, Yahudi, serta suku-suku lain di Madinah pada 622 Masehi silam.

"Piagam Madinah merupakan sebuah dokumen yang mengatur kerukunan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di wilayah Madinah. Stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat penting sebagai landasan bagi pembangunan nasional di berbagai peradaban," kata Budi dikutip dari siaran pers Kementerian Dalam Negeri, Kamis, 7 November 2024.

Budi membahas soal Piagam Madinah itu dalam agenda Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dia menyebut dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan bukan hanya tugas dari Menkopolkam, tapi juga tanggung jawab seluruh instansi di pemerintahan.

"Menjaga stabilitas itu membutuhkan kerja sama, karena tidak akan mungkin menangani stabilitas ini hanya salah satu atau satu institusi saja. Semua yang hadir di sini memiliki tanggung jawab yang sama," ujar mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN itu.

Budi turut memaparkan soal 8 Asta Cita dalam visi misi Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, target ini harus tercapai di setiap wilayah dan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah. "Ini terutama berkaitan dengan program penyediaan makanan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi, dan pemberantasan korupsi," ucap Budi.

Agenda ini juga dihadiri secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia turut memberikan arahan tertutup dalam rapat koordinasi pemerintah pusat dan forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda. Prabowo menyebut forum bersama kepala daerah dan pengambil keputusan dari seluruh tingkatan ini menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan.

“Saya sangat menghargai langkah ini karena ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di republik kita. Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat sangat strategis,” kata Prabowo di Sentul.

Rakor ini dibagi ke dalam beberapa panel. Diskusi pertama pagi ini terbuka untuk media. Panel pertama yaitu mengenai penyelenggaraan tata kelola yang efisien oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, diselenggarakan sebelum arahan Presiden Prabowo.

Panel kedua soal kebijakan nasional Menuju Indonesia Emas 2045 dengan pembicara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Panel ketiga soal program pemulihan pemerintah pusat. Pembicara pada panel ini adalah Menteri pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Kepala Badan Gizi Nasiona Dadan Hindayana, dan Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait.

Selanjutnya pada panel terakhir tentang penyelenggaraan pilkada serentak akan diisi Ketua Komisi Pemilihan Umum Mochammad Afifudin, Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja, Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Agus Subiyanto.

Daniel A. Fajri, berkontribusi dalam penulisan artikel ini.