Kemendagri Harap LMS Bantu Desa Mandiri di Era Digital

INFO NASIONAL – Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri gencar memberi pelatihan kepada aparatur desa. Ada yang berbasis tatap muka hingga akhirnya muncul terobosan baru, yakni berbasis Learning Management System (LMS). Inovasi ini diharapkan kian cepat mendorong desa mandiri dan berdaya saing di era digital.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa La Ode Ahmad P Bolombo berharap pelatihan LMS membantu aparatur desa menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola potensi desanya. Misalnya dengan mengembangkan pariwisata, pengelolaan sumber daya alam, maupun penggunaan teknologi tepat guna.

“Dengan semakin banyaknya aparatur desa yang terlatih, desa akan semakin mandiri dan sejahtera. Salah satu tujuan utama agar desa-desa ini tidak merasa tertinggal dan dapat bersaing dengan daerah lainnya, sekaligus menciptakan kawasan desa yang lebih maju, mandiri, dan inovatif,” ujar La Ode saat membuka Rapat Kerja Teknis Pelaksanaan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Berbasis  LMS Pamong Desa Tahun 2024 secara virtual, Rabu malam, 6 November 2024.

Menurut La Ode, kehadiran LMS Pamong Desa merupakan terobosan karena memudahkan aparatur desa mempelajarinya kapan saja dan di mana saja selama memiliki akses internet.

Sebelumnya, tepatnya sejak 2015, pelatihan dari Kemendagri selalu dilaksanakan secara tatap muka. Karena jumlah desa di Indonesia sangat banyak, pelatihan konvensional tidak bisa menjangkau semuanya dalam waktu singkat. Karena itu, LMS hadir sebagai terobosan yang sangat membantu mempercepat peningkatan kompetensi aparatur desa di era digital.

Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data & Evaluasi Perkembangan Desa, Mohammad Noval, mengatakan pelatihan LMS Pamong Desa akan dimulai pada 11 November 2024, dengan target pelaksanaan pelatihan di 40.000 desa dan diikuti sekitar 80.000 aparatur pemerintahan desa. 

Pelatihan ini merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Adapun, P3PD hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia (World Bank). Kementerian yang terlibat langsung dalam program ini adalah Kemendagri, Kemendes-PDT, Kemenkeu, KemenkoPMK, dan Bappenas. (*)